PALANGKA RAYA — Kemarau panjang yang melanda Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah kini berada pada fase mengkhawatirkan. Tak sekadar memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), musim kering kali ini mengancam ketersediaan air bersih seiring menyusutnya debit air di sejumlah sungai besar yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan masyarakat.
Kondisi kritis ini mendapat sorotan tajam dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng, Janang Firman Palanungkai. Ia menegaskan bahwa masifnya dampak kemarau saat ini tidak bisa melulu disalahkan pada fenomena alam seperti El Nino, melainkan cerminan dari rusaknya daya dukung dan tata kelola lingkungan jangka panjang.
"Kalau secara aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan kita bagus, tata kelola lingkungan hidup kita juga bagus, wilayah-wilayah serapan air terkondisikan dan ditata dengan baik, seharusnya dampaknya tidak akan semasif ini," kata Janang.
Janang membeberkan bahwa laju deforestasi di Kalteng yang mencapai sekitar 3.900 hektare pada 2025 menjadi salah satu biang kerok hancurnya kawasan resapan air. Selain itu, praktik kanalisasi di lahan gambut untuk perkebunan sawit dan tanaman industri membuat kemampuan tanah menyimpan air merosot drastis. Akibatnya, saat kemarau tiba, lahan gambut justru mengering dan kehilangan fungsi alaminya.
Ancaman kekeringan kini makin nyata seiring drastisnya penurunan debit air di jalur-jalur sungai utama seperti Sungai Barito, Kapuas, Kahayan, Katingan, hingga Mentaya.
"Sudah ada beberapa informasi bahwa di beberapa daerah terancam kekeringan, bahkan kesulitan air. Ini ditandai dengan surutnya beberapa sungai besar kita. Ini sangat berbahaya," tegas Janang.
Menanggapi langkah pemerintah daerah yang mulai menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik terdampak, Walhi menilai upaya tersebut belum memadai jika hanya dijadikan satu-satunya solusi. Pola distribusi dinilai memiliki keterbatasan jangkauan dan rawan tidak merata.
"Kalau responsnya hanya melakukan distribusi air bersih, kami rasa ini tidak cukup," ujarnya.
Walhi mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan memetakan serta melindungi kawasan sumber air strategis. Selain itu, pemerintah daerah diminta menginstruksikan jajaran hingga tingkat desa dan RT untuk menyiapkan sumber air cadangan, seperti pembuatan sumur bor di area rawan krisis.
Langkah cepat ini krusial mengingat masyarakat saat ini sudah tertekan oleh paparan kabut asap. Jangan sampai krisis air bersih memperparah ancaman kesehatan dan roda ekonomi warga.
"Saat ini kita sudah terdampak oleh kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan, jangan sampai air juga kita tidak tercukupi," pungkasnya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co