PROKAL.CO- Lumpuhnya aktivitas penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit akibat selimut kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memicu keprihatinan serius dari kalangan legislatif. DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai memunculkan wacana berani dengan mendorong pembangunan bandara permanen baru di kawasan pesisir Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit.
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, menegaskan bahwa wacana pemindahan ini patut dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang. Pasalnya, gangguan jarak pandang akibat asap tidak hanya merugikan masyarakat umum, tetapi juga melumpuhkan aktivitas roda pemerintahan dan perjalanan dinas hingga membuat berbagai agenda penting tertunda selama berbulan-bulan.
"Kami juga punya pemikiran, melihat lumpuhnya Bandara Haji Asan Kabupaten Kotawaringin Timur dan lumpuhnya juga Bandara Tjilik Riwut. Melihat perjalanan kurang lebih dua bulan ini, kami berpikir, kenapa pemerintah tidak memikirkan membangun bandara yang permanen di Ujung Pandaran saja?" ujar Rudianur, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Rudianur, kawasan Ujung Pandaran yang berada di wilayah selatan Kotim dan berhadapan langsung dengan Laut Jawa memiliki potensi embusan angin serta karakteristik lingkungan yang jauh berbeda dibandingkan lokasi Bandara H. Asan saat ini. Hal tersebut dinilai berpeluang lebih minim terpapar pekatnya asap karhutla.
Kendati demikian, ia menyadari bahwa gagasan ini memerlukan studi dan kajian teknis yang mendalam dari pihak berwenang. Pemerintah daerah diimbau untuk segera menerjunkan tim survei guna menilai kelayakan wilayah Ujung Pandaran dari sudut pandang penerbangan.
"Kalau melihat struktur tanah, malah lebih bagus di sana membangun daripada melanjutkan Haji Asan, menurut saya. Tetapi kalau secara teknis saya tidak paham. Makanya berharap kepada pemerintah untuk berpikir ke depan, paling tidak wilayah Ujung Pandaran itu disurvei sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membangun bandara," jelasnya.
Selain menyoroti rencana jangka panjang, Rudianur turut mengritik maskapai penerbangan terkait nasib calon penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket di tengah ketidakpastian cuaca. Ia meminta maskapai lebih bijak dan transparan dengan menyetop sementara penjualan tiket apabila jarak pandang terbukti di bawah standar keselamatan penerbangan.
"Kalau memang tidak bisa untuk dilandasi, tidak usah membuka penjualan tiketnya. Masyarakat kasihan. Mendingan tutup saja, sehingga mereka bisa terbang lewat Banjarmasin atau Jakarta dan sebagainya sampai dinyatakan aman," imbau Rudianur.
DPRD Kotim berharap krisis penerbangan akibat asap karhutla tahun ini dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi pembenahan transportasi udara daerah, agar persoalan yang sama tidak terus-menerus berulang setiap tahunnya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co