Efisiensi APBD 2027 Diminta Tidak Pangkas Anggaran Pelayanan Publik

Slamet Harmoko • Dipublikasikan Senin, 12 Oktober 2026 | 09:16 WIB
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ali Rahmat
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ali Rahmat
 
 
KOTAWARINGIN BARAT, Prokal.co – Belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.430.016.235.000.
 
Dalam pembahasan anggaran tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Kobar sependapat bahwa keterbatasan fiskal daerah menuntut adanya langkah efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
 
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ali Rahmat, menegaskan efisiensi anggaran tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pemotongan anggaran.
 
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menentukan belanja yang harus dikurangi, terutama terhadap kegiatan yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
 
“Yang harus dikurangi terlebih dahulu adalah belanja yang tidak produktif, kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah, pemborosan serta program yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ali Rahmat dalam penyampaian pandangan Fraksi Gerindra baru-baru ini. 
 
Sebaliknya, Fraksi Gerindra meminta agar anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam APBD 2027.
 
Di antaranya sektor pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat hingga program penciptaan lapangan pekerjaan.
 
Ali Rahmat mengatakan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus diikuti dengan kebijakan belanja yang semakin terarah dan berbasis pada manfaat.
 
"Setiap program yang mendapatkan alokasi anggaran diharapkan memiliki dampak yang jelas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kobar, " pintanya. 
 
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Daerah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai komposisi belanja daerah.
 
Khususnya terkait perbandingan anggaran yang benar-benar diarahkan untuk pelayanan publik dan pembangunan dengan belanja operasional pemerintahan.
 
Pendekatan berbasis prioritas dan hasil juga sebelumnya menjadi bagian dari pembahasan anggaran daerah bersama DPRD dan TAPD. (sla) 
Editor : Slamet Harmoko
DPRD Kobar DPRD Kotawaringin Barat APBD 2027