KOTAWARINGIN BARAT, Prokal.co – Janji penyelesaian gangguan listrik pada September ternyata belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Pemadaman bergilir masih berlangsung di Pangkalan Bun dan sekitarnya hingga pertengahan Oktober.
Kondisi ini mendapat sorotan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Gangguan listrik dinilai semakin membebani masyarakat karena terjadi di tengah persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua Komisi C DPRD Kobar H Arief Asyrofi menyayangkan pemadaman yang masih terjadi. Menurutnya, masyarakat sudah cukup lama menghadapi ketidaknyamanan akibat gangguan pasokan listrik.
Arief memahami sistem kelistrikan yang terhubung dengan wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Utara (Kaltara) bisa ikut terdampak ketika terjadi gangguan. Namun, persoalan tersebut tetap diharapkan segera dituntaskan karena dampaknya dirasakan langsung masyarakat.
“Harapan kita, pemadaman bergilir ini hanya bersifat sementara. Masyarakat sudah capek dengan kondisi seperti ini. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi kabut asap, sehingga gangguan listrik semakin menambah ketidaknyamanan,” ungkap Arief.
Persoalan kelistrikan sebenarnya telah menjadi perhatian DPRD Kobar. Komisi C sebelumnya memanggil pihak terkait, termasuk Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pangkalan Bun.
Persoalan tersebut juga dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Pertamina dan PLN. Dalam rapat itu sempat disampaikan bahwa gangguan pasokan listrik ditargetkan dapat diselesaikan pada September.
Gangguan di tiga wilayah, salah satunya Barito Utara, turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Namun, memasuki pertengahan Oktober, pemadaman bergilir masih terjadi. Kondisi itu membuat masyarakat mempertanyakan kepastian penyelesaian gangguan yang sebelumnya ditargetkan selesai pada September.
Bagi masyarakat, pemadaman listrik bukan sekadar persoalan kenyamanan. Aktivitas ekonomi, pekerjaan, hingga kebutuhan rumah tangga ikut terdampak ketika pasokan listrik tidak stabil.
Arief menilai kondisi tersebut semakin berat karena masyarakat Kobar juga masih menghadapi kabut asap akibat karhutla.
Padamnya listrik membuat warga yang terdampak asap kehilangan akses untuk menyalakan kipas maupun pendingin ruangan. Aktivitas anak-anak sekolah yang menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga ikut terganggu.
“Harapannya, pasokan listrik di Pangkalan Bun dan sekitarnya segera kembali normal seperti sediakala, karena anak-anak sekolah yang melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terganggu, temasuk juga warga yang di rumah terdampak asap karena kipas dan pendingin ruangan padam,” pungkasnya.
DPRD Kobar berharap PLN segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan gangguan tersebut. Pemulihan pasokan listrik dinilai penting agar masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa terus dibayangi pemadaman bergilir.
Terlebih, di tengah kondisi lingkungan yang belum kondusif akibat kabut asap, masyarakat membutuhkan layanan kelistrikan yang andal. (sla)
Editor : Slamet Harmoko