SAMARINDA – Sengkarut kekosongan jabatan pimpinan definitif di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemprov Kaltim akhirnya memicu reaksi keras. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, langsung pasang badan dan berjanji akan menyudahi polemik "kursi kosong" ini sebelum kalender Juni 2026 berakhir.
Saat ini, beberapa instansi strategis di Benua Etam masih pincang karena hanya dikomandani oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini dinilai banyak pihak menghambat akselerasi kebijakan daerah. Menanggapi keresahan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud memastikan bahwa proses seleksi dan pengisian jabatan definitif saat ini sedang berjalan di meja kerja eksekutif.
“(Soal jabatan) masih banyak yang kosong. Sabar, sebentar lagi. Mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini selesai,” ujar Rudy Mas’ud di hadapan awak media. Ketika didesak mengenai kepastian tanggal pelantikan para pejabat baru tersebut, Rudy kembali meyakinkan bahwa realisasinya tidak akan menyeberang ke bulan depan. “Insyaallah, akhir bulan ini selesai,” cetus Rudy singkat.
Sentilan Pedas Pengamat: Plt Punya Keterbatasan!
Janji manis sang Gubernur langsung mendapat kawalan ketat dari akademisi. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman (Unmul), Saiful Bachtiar, mengingatkan agar janji tersebut bukan sekadar kosmetik politik, melainkan harus segera dieksekusi demi menyelamatkan roda pemerintahan.
“Setiap OPD memiliki tanggung jawab besar. Target-target pembangunan akan sulit tercapai maksimal jika instansi strategis terus dipimpin Plt. Kaltim membutuhkan pemimpin yang memiliki kewenangan penuh dan legitimasi untuk mengambil keputusan,” kritik Saiful tajam.
Saiful membeberkan bahwa status Plt merupakan beban bagi birokrasi karena ruang gerak mereka yang terbatas dalam menelurkan kebijakan krusial. “Ketika kepemimpinan masih bersifat sementara, tentu ada keterbatasan kewenangan. Ini bisa berdampak pada pelaksanaan program dan pengambilan keputusan strategis di masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.
Di akhir penjelasannya, Saiful mendesak agar penunjukan pejabat definitif nantinya murni menggunakan merit system berdasarkan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan atau transaksional. “Kaltim memiliki banyak ASN yang layak memimpin OPD secara definitif. Tidak ada alasan untuk terus menunda pengisian jabatan tersebut,” pungkas Saiful. (*)
Editor : Indra Zakaria