SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp 65 miliar demi merealisasikan program seragam sekolah gratis pada Tahun Ajaran 2026/2027. Anggaran jumbo ini dialokasikan secara khusus untuk menyasar 65.004 siswa baru di jenjang SMA, SMK, SLB, hingga MA, baik yang berstatus negeri maupun swasta di seluruh wilayah Bumi Etam. Kendati anggaran belanja tersebut sudah siap, distribusi paket seragam yang dinanti-nanti oleh para wali murid ini dipastikan tidak bisa dilakukan secara instan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim memproyeksikan proses distribusi fisik barang baru akan mulai bergulir pada Agustus hingga September mendatang.
Menanggapi potensi sorotan publik terkait jeda waktu pembagian baju sekolah ini, Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, langsung menepis tudingan bahwa proses pengadaan barang terhambat oleh kendala teknis atau kegagalan tender. Rahmat menjelaskan bahwa waktu tunggu ini merupakan konsekuensi logis dari ketatnya sistem pendataan berbasis by name by address serta by size yang diterapkan oleh Pemprov Kaltim. Berbeda dengan pola yang diambil oleh sebagian pemerintah kabupaten atau kota yang umumnya melakukan tender dan mencetak seragam terlebih dahulu, Pemprov Kaltim memilih untuk menunggu data ukuran siswa final terkumpul demi menghindari pemborosan anggaran negara jika terjadi salah cetak ukuran.
Saat ini, pihak Disdikbud tengah gencar menyisir detail data siswa baru yang telah menyelesaikan proses daftar ulang di sekolah masing-masing. Pendataan ini mencakup aspek yang sangat spesifik untuk setiap individu, mulai dari jenis kelamin, ukuran baju, ukuran sepatu, hingga kebutuhan jilbab bagi siswi muslimah. Untuk menjamin akuntabilitas program, Disdikbud Kaltim menerapkan aturan main yang ketat dengan memberlakukan batas waktu akhir (cut off) pendataan bagi setiap satuan pendidikan. Begitu tanggal batas waktu terlewati, pintu pengajuan tambahan penerima otomatis tertutup rapat sehingga tidak ada celah bagi penyusupan data susulan.
Langkah kritis juga diambil pemerintah untuk mengantisipasi adanya potensi manipulasi jumlah siswa oleh pihak sekolah nakal. Seluruh usulan kuota penerima wajib sinkron dan diverifikasi ulang dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan agar jumlah siswa yang diusulkan sekolah tidak melebihi data riil yang tercatat di sistem kementerian. Sejauh ini, progres pendataan untuk sekolah negeri diklaim hampir rampung total, sedangkan pergerakan data di sekolah swasta masih berjalan dinamis karena beberapa di antaranya terpantau masih membuka keran penerimaan peserta didik baru.
Dengan pagu anggaran yang menyentuh angka Rp 1 juta per anak, komoditas paket bantuan yang akan diterima para pelajar terbilang sangat lengkap karena mencakup satu setel seragam putih abu-abu, tas sekolah, sepatu, serta jilbab. Disdikbud Kaltim juga memastikan nilai pagu tersebut sudah memproteksi seluruh biaya logistik dan distribusi. Langkah antisipatif ini krusial mengingat tantangan geografis Kaltim yang sangat berat, sehingga paket seragam gratis ini dijamin bisa menembus hingga ke wilayah pesisir dan pedalaman ekstrem yang sulit diakses seperti Kecamatan Maratua di Berau hingga Kecamatan Sandaran di Kutai Timur.
Editor : Indra Zakaria