PROKAL.co, TANAH GROGOT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal kesejahteraan masyarakat pesisir.
Langkah nyata ini dibuktikan melalui gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi bersama perwakilan nelayan Desa Muara Telake dan jajaran Perangkat Daerah terkait pada Kamis (16/7/2026).
Rapat krusial ini memfokuskan pembahasan pada usulan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang menjadi urat nadi perekonomian nelayan setempat.
Wakil Ketua DPRD Paser, Hendrawan Putra memberikan apresiasi tinggi atas aspirasi yang disampaikan. Menurutnya, isu ini sangat krusial dan menjadi representasi dari suara para nelayan di seluruh Kabupaten Paser.
"Ini isu yang sangat bagus untuk menyuarakan hak nelayan lainnya di Paser. Kami berharap semua kendala ada jalan keluarnya. Kuncinya sekarang tinggal di pengawasan. Saya juga mengimbau dengan tegas agar warga mampu dan PNS jangan menggunakan barang subsidi. Dinas terkait harus jemput bola ke masyarakat dalam melakukan pendataan," tegas Hendrawan.
Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat Desa Muara Telake membeberkan fakta di lapangan. Dari total lebih dari 300 nelayan yang menggantungkan hidup di laut, baru 191 nelayan yang berhasil mendapatkan akses solar subsidi.
"Kasian mereka yang sama-sama melaut tapi belum dapat. Hampir dua tahun ini sangat sedikit warga yang bisa mendapatkan Kartu Kusuka dan Pas Kecil. Bahkan, demi bisa melaut, ada nelayan yang terpaksa menukar hasil ikan mereka hanya untuk mendapatkan solar," ungkap salah satu perwakilan warga dengan nada prihatin.
Pemerintah Desa Muara Telake pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas respon cepat DPRD Paser yang bersedia mengakomodir aspirasi ini. Kehadiran pihak Pertamina dalam RDP ini membawa angin segar bagi desa.
"Kami sering sekali didatangi nelayan yang mengeluh. Di satu sisi kami bersyukur sekarang sudah ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Namun, kami sangat berharap kuotanya ditambah sesuai kebutuhan ril di lapangan. Kalau sudah musim melaut dan solar langka, pemerintah desa yang selalu jadi sasaran keluhan. Nelayan sehari saja tidak melaut, mereka tidak bisa makan," urai perwakilan Pemdes Muara Telake.
Merespon keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Paser Sukran Amin meminta kepada dinas teknis agar tidak menutup mata terhadap kendala administratif yang dihadapi nelayan. Ia meminta instansi terkait mendampingi penuh para nelayan agar bisa memenuhi persyaratan legalitas.
"Jumlah nelayan di pesisir kita ini tidak terlalu banyak. Saya memohon kepada dinas terkait untuk membantu dan memfasilitasi mereka mengurus urusan administrasi ini. Saya juga berharap ada penambahan kuota solar yang signifikan, khususnya untuk wilayah Teluk Apar dan Teluk Adang," ujar Sukran Amin.
Senada dengan hal itu, Ketua Komisi III DPRD Paser, Abdul Aziz menyatakan bahwa persoalan ini merupakan potret klasik yang juga dirasakan nelayan di wilayah lain. "Memang ada persyaratan ketat yang harus dipenuhi, dan di situlah kendalanya. Mari kita bersama-sama mengawal dan mencarikan solusi atas kendala yang dihadapi nelayan ini," tuturnya.
Anggota DPRD Paser, Burhanuddin mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
"Jika pemerintah membiarkan masalah ini terus terjadi, sama saja kita membiarkan masyarakat menderita. Padahal, akses solar subsidi resmi ini baru saja dinikmati masyarakat secara teratur. Sebelumnya, mereka harus bertahan hidup dengan sistem barter yang tidak menentu di tengah laut," kata Burhanuddin.
Melalui RDP ini, DPRD Paser berharap ada langkah konkret dan sinergi dari pihak Pertamina serta dinas terkait demi memastikan pasokan solar bersubsidi tepat sasaran, tidak hanya untuk Desa Muara Telake, melainkan juga untuk desa-desa pesisir di sekitarnya. (Adv/jib)
Editor : Wawan