PROKAL.CO- Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kalimantan Timur kembali memicu kritik tajam dari parlemen daerah. Kebijakan pembagian anggaran yang kian menyusut dinilai berbanding terbalik dengan melimpahnya eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Bumi Etam yang menyumbang devisa besar bagi kas negara.
"Daerah harus memperjuangkan haknya atas transfer dana dari pemerintah pusat. Sangat disayangkan jika hak daerah penghasil tidak disalurkan secara optimal," tegas Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun.
Samsun membeberkan bahwa Kaltim mengalami pemangkasan alokasi dana transfer yang cukup drastis, dari yang semula menyentuh angka Rp14 triliun kini merosot hingga menyisakan sekitar Rp7 triliun. Anjloknya porsi anggaran tersebut dinilai sangat janggal mengingat aktivitas pengerukan dan tingkat produksi SDA di daerah tersebut tidak mengalami penurunan.
"Kalau produksi sumber daya alam meningkat, seharusnya dana yang diterima daerah juga naik, bukan malah meluncur turun. Artinya ada yang salah dalam mekanisme penentuan DBH dan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh," cetus Samsun.
Dampak dari kebijakan perimbangan keuangan ini berpotensi merembet langsung pada tersendatnya berbagai program prioritas masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan hingga peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Menghadapi situasi tersebut, parlemen mengimbau seluruh lini pemerintahan di Kalimantan Timur untuk menyatukan langkah dan memperjuangkan keadilan fiskal ke pemerintah pusat.
"Kami ingin seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD di Kaltim punya sikap yang sama. Dengan bergerak bersama, daya tawar kita akan jauh lebih kuat agar suara daerah benar-benar didengar pemerintah pusat," pungkas Samsun. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co