SAMARINDA – Gelombang pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat kian menghimpit ruang gerak fiskal di daerah. Merespons tekanan anggaran yang mulai mengancam keberlangsungan program pembangunan hingga pelayanan publik dasar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memilih untuk mengambil langkah konsolidasi secara tegas.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, bersama 10 kepala daerah kabupaten/kota se-Kaltim sepakat bergerak bersama menyambangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat. Langkah kolektif ini ditempuh demi memperjuangkan hak daerah atas pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur yang nilainya mencapai angka fantastis, yakni Rp5,8 triliun.
Kesepakatan besar itu tercetus dalam rapat koordinasi di Ruang Ruhui Rahayu, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim. Di hadapan seluruh bupati dan wali kota, Rudy menekankan pentingnya membangun barisan yang solid untuk menjaga stabilitas APBD di seluruh pelosok Benua Etam.
"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Dampak pemotongan TKD dan kurang salur DBH harus kita perjuangkan bersama. Kita akan datang baik-baik dan berdiskusi untuk mencari solusi terbaik," tegas Rudy.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, dari total piutang DBH sebesar Rp5,8 triliun yang masih tertahan di pusat, sekitar Rp1,1 triliun merupakan hak milik Pemerintah Provinsi Kaltim. Sementara itu, porsi terbesar senilai Rp4,7 triliun menjadi hak bagi 10 pemerintah kabupaten dan kota.
Sebagai modal diplomasi di Jakarta, Pemprov Kaltim kini tengah mematangkan kajian ilmiah komprehensif. Dokumen ini nantinya memotret secara objektif seberapa parah tekanan fiskal memukul daerah, mulai dari terhambatnya eksekusi proyek infrastruktur, pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga kekhawatiran terhadap alokasi gaji pegawai dan PPPK di masa mendatang.
Fenomena pengetatan alokasi dari pusat ini sebenarnya tak hanya dirasakan Kaltim, melainkan juga memicu penyesuaian anggaran di berbagai wilayah Indonesia. Namun bagi Kaltim, dana kurang salur ini menjadi kunci vital untuk menyambung nafas pembangunan daerah.
Menanggapi sinyal dari pusat terkait potensi adanya tambahan transfer ke daerah, Gubernur Rudy mengaku memilih bersikap realistis. Pihaknya tetap menunggu kepastian resmi di atas kertas dari Kementerian Keuangan, sembari memastikan perjuangan menagih hak daerah senilai Rp5,8 triliun tersebut terus berjalan hingga membuahkan hasil. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co