SAMARINDA- Status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini menjadi impian jutaan orang perlahan mulai kehilangan pesonanya. Gelombang pengunduran diri abdi negara di Indonesia kian berada di tingkat yang mengkhawatirkan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat angka fantastis sepanjang semester pertama 2026: sebanyak 2.722 ASN memutuskan untuk mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
Fenomena "kaburnya" para ASN ini didominasi oleh kelompok usia sangat produktif, yakni rentang 31–40 tahun, dengan masa kerja seumur jagung di kisaran 0 hingga 5 tahun. Minimnya kesejahteraan diduga kuat menjadi pemicu utama. Penghasilan yang dinilai tak sepadan dengan beban kerja yang menumpuk, kaku dan terbatasnya jenjang karier, hingga alasan kesehatan dan keluarga membuat ribuan pegawai ini mantap melepaskan statusnya.
Fenomena mundur massal ini turut membayang-bayangi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Yuli Fitriyanti, membenarkan adanya dinamika tersebut dengan latar belakang alasan yang cukup kontras antara PNS dan PPPK.
“Kalau PNS, sepanjang dia sudah berusia 50 tahun dan masa kerjanya mencapai 20 tahun, dia berhak mengajukan pensiun dini. Jika memenuhi syarat tersebut, hak pensiunnya tetap mengalir,” terang Yuli membeberkan mekanisme di ranah PNS.
Terbentur Aturan Kaku, PPPK Rela Keluar Demi Lanjut Sekolah
Berbeda dengan PNS, cerita dari kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) justru menghadirkan dilema lain. Alasan utama pegawai PPPK di Pemprov Kaltim menanggalkan seragamnya mayoritas dipicu oleh keinginan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di luar daerah maupun luar negeri.
Yuli mencontohkan kasus yang kerap menimpa tenaga medis atau dokter berstatus PPPK. Banyak di antara mereka yang berhasil lolos seleksi beasiswa spesialis, namun harus tersandung oleh regulasi ikatan dinas yang teramat kaku.
“Dalam kondisi tersebut, mereka harus mengakhiri statusnya sebagai PPPK. Sebab status PPPK terikat penuh dengan kewajiban kerja berdasarkan kontrak. Tidak bisa disambi, jadi harus mundur dulu baru bisa melanjutkan sekolah,” tegas Yuli lugas.
Aturan kaku ini menjadi salah satu garis pembeda yang sangat mencolok antara PNS dan PPPK. Berbeda dengan PNS yang bisa mengajukan izin atau tugas belajar, status PPPK terikat masa perjanjian kerja yang ketat—umumnya berdurasi lima tahun. Selama masa kontrak berjalan, pegawai tidak memiliki fleksibilitas untuk mengambil izin sekolah tanpa melepaskan status kepegawaiannya.
Kondisi ini menciptakan iklim dilematis di birokrasi pemerintahan. Di satu sisi, negara sangat membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM. Namun di sisi lain, regulasi ikatan kerja PPPK justru memaksa para pegawai berbakat untuk memilih: tetap bertahan di birokrasi dengan kualifikasi terbatas, atau keluar dari sistem demi mengembangkan kompetensi secara mandiri. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co