SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menegaskan komitmennya dalam memperluas keterjangkauan akses pendidikan tinggi di Bumi Etam. Lewat gelontoran anggaran mencapai Rp 1,3 triliun pada semester ganjil 2026, Program Gratispol disiapkannya untuk membebaskan beban biaya kuliah bagi puluhan ribu anak daerah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menekankan bahwa skema pembiayaan ini dirancang bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan pilar utama investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Gratispol Pendidikan adalah investasi masa depan Kaltim. Pemerintah hadir memastikan anak-anak Kaltim punya kesempatan yang sama mengecap pendidikan tinggi tanpa perlu pusing memikirkan biaya. Kita tidak hanya membangun gedung dan infrastruktur fisik, tetapi membangun manusianya," tegas Rudy.
Dampak program ini mulai dirasakan secara meluas. Hingga paruh kedua tahun 2026, alokasi triliunan rupiah tersebut telah menyasar 105 ribu mahasiswa aktif yang tersebar di 52 perguruan tinggi, mencakup tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 45 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Kaltim.
Salah satu kampus yang merasakan imbas positifnya adalah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, di mana sebanyak 1.300 mahasiswanya kini resmi terbebas dari tanggungan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Meski eksekusi program berjalan masif, Rudy memastikan Pemprov Kaltim tidak lepas tangan dan terus mematangkan skema penyaluran agar tidak salah sasaran. Pemprov bahkan tengah menjajaki kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengkaji opsi bantuan biaya hidup (living cost) bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
"Setiap aspirasi kami tampung dan evaluasi. Mekanisme penyaluran dan ketepatan sasaran akan terus diperbaiki. Prinsipnya tegas: anak-anak Kaltim harus bisa kuliah sampai lulus, lalu kembali untuk membangun daerahnya," pungkas Rudy. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co