SAMARINDA — Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan hebat kembali mengepung Kalimantan Timur (Kaltim). Tak ingin kecolongan lebih parah, Pemerintah Provinsi Kaltim resmi mengencangkan sabuk pengaman dengan menetapkan Status Siaga Darurat Bencana sejak 31 Agustus 2026. Keputusan tegas ini diambil usai melonjaknya titik panas (hotspot), amukan si jago merah yang makin membabi buta, meluasnya kabut asap pekat, hingga ancaman krisis pangan akibat gagal panen.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menegaskan bahwa penetapan status ini merupakan langkah krusial untuk merespons kondisi krisis berdasarkan data BMKG serta realitas di lapangan.
"Statusnya resmi kita naikkan dari sebelumnya. Dasarnya jelas: hotspot melonjak drastis, frekuensi kebakaran tinggi, dan asap meluas hingga melumpuhkan aktivitas warga di beberapa daerah," ujar Buyung.
Data BPBD Kaltim menunjukkan eskalasi kebakaran yang amat mengerikan sepanjang Agustus 2026. Hanya dalam tempo satu bulan, tercatat 559 kejadian karhutla yang melumat tak kurang dari 3.131 hektare lahan. Angka ini melonjak tajam dan melipatgandakan catatan periode Januari–Juli 2026 yang sebelumnya menyentuh angka 233 hektare.
Dari data tersebut, Kutai Barat menjadi daerah paling parah terancam usai 920 hektare lahannya ludes terbakar. Sementara itu, Kabupaten Paser memegang rekor daerah paling rawan dengan 195 kasus kebakaran.
Ancaman pun tak hanya datang dari dalam wilayah Kaltim. BPBD Kaltim kini menetapkan Siaga 1 terhadap potensi "asap kiriman" dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan akibat pergerakan angin ke arah utara yang siap memperkeruh kualitas udara Kaltim.
Tak berhenti pada amukan api, dampak kekeringan ekstrem kini menusuk jantung perekonomian rakyat. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim membunyikan alarm bahaya karena kekeringan mulai melumpuhkan masa tanam dan membayangi para petani dengan ancaman gagal panen massal.
Menanggapi krisis yang makin mendesak ini, Pemprov Kaltim langsung mendirikan Posko Siaga Darurat di tingkat provinsi yang wajib diikuti pembentukan posko serupa di seluruh kabupaten/kota. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, KLHK, Manggala Agni, TNI, hingga Polri kini bertarung di garis depan melalui operasi darat. Mengingat medan kebakaran yang makin sulit ditembus, BPBD Kaltim juga telah melayangkan usulan ke pusat untuk mengerahkan pemadaman lewat udara (water bombing).
"Posko sudah berdiri penuh, operasi darat terus kita pacu bersama tim gabungan. Kami juga mendesak agar operasi udara segera diturunkan!" kata Buyung. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co