SAMARINDA – Gelombang kekecewaan yang mewarnai proses Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman (Unmul) menarik perhatian serius pengamat hukum sekaligus akademisi Unmul, Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro. Meski menyoroti besarnya bobot suara menteri dalam menentukan arah kepemimpinan kampus, ia tegas mengkritik wacana aksi yang menyerukan penghentian aktivitas maupun penutupan kampus.
Castro menegaskan bahwa penyampaian kritik terhadap mekanisme Pilrek wajib disalurkan melalui koridor yang berlaku, bukan dengan cara-cara destruktif yang berpotensi merampas hak-hak akademik masyarakat kampus.
“Saya paham ada banyak dukungan kepada calon rektor, bukan hanya di internal tetapi juga eksternal kampus. Tetapi pernyataan-pernyataan yang kemudian muncul akan menutup kampus, akan menghentikan semua aktivitas, menurut saya juga tidak bisa kita benarkan,” ujar Castro.
Ia mengingatkan bahwa pihak eksternal sama sekali tidak mengantongi legitimasi maupun kewenangan untuk mengintervensi, apalagi mengambil alih tata kelola Universitas Mulawarman. Langkah gegabah seperti melumpuhkan kegiatan perkuliahan justru menumbalkan ribuan sivitas akademika yang tidak berhubungan langsung dengan kontestasi politik kampus.
“Pada akhirnya yang menjadi sasaran dan akan dikorbankan adalah teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, teman-teman cendekia dan lain sebagainya. Ini akan menjadi preseden buruk,” tegasnya.
Melihat potensi eskalasi yang kian memanas, Castro mengimbau seluruh pihak yang merasa keberatan atas hasil maupun proses Pilrek Unmul agar menempuh jalur perlawanan yang elegan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang tersedia.
“Kita semua punya kekecewaan, tetapi tolong diekspresikan sebagaimana mestinya, on the track sebagaimana ketentuan yang ada,” pungkas Castro. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co