SAMARINDA — Pengadaan seragam sekolah gratis melalui program Gratispol Tahun Anggaran 2026 yang digulirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur menuai gelombang kritik dari kalangan mahasiswa. Puluhan massa dari Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (JAMPER) Kaltim kembali mendatangi Kantor Disdikbud Kaltim di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, guna menuntut keterbukaan informasi publik terkait seluruh mekanisme pengadaan tersebut.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.30 WITA itu membawa tuntutan tegas agar Disdikbud Kaltim tak menutup-nutupi rincian anggaran serta alasan mendasar di balik penunjukan penyedia seragam dari luar daerah. Mahasiswa mendesak pemerintah memublikasikan rincian harga tiap komponen pengadaan—mulai dari bahan baku, biaya penjahitan, pengemasan, distribusi, hingga pajak—demi memastikan kewajaran harga dan mencegah potensi penggelembungan anggaran.
Koordinator Lapangan JAMPER Kaltim, Wirawan, menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui alasan mendasar pemerintah yang justru melibatkan industri konveksi dari luar Kalimantan Timur ketimbang mengoptimalkan potensi lokal. Pihaknya mendesak Disdikbud membuka hasil survei, pemetaan, serta kajian kapasitas produksi yang melandasi keputusan tersebut.
Tak hanya soal keterlibatan konveksi luar daerah, JAMPER Kaltim juga menyoroti potensi adanya praktik kongkalikong dan benturan kepentingan dalam proses penunjukan penyedia.
“Kami mendesak Disdikbud Kaltim menjelaskan dugaan potensi konflik kepentingan dalam proses pemilihan penyedia, termasuk memeriksa hubungan pribadi, bisnis, kepemilikan, komunikasi, atau perantara guna mencegah praktik kongkalikong dan pengaturan spesifikasi,” tegas Wirawan di tengah aksi.
Di sisi lain, aspek pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Gratispol turut menjadi sorotan utama. Mahasiswa menuntut Kepala Disdikbud Kaltim untuk membeberkan secara terbuka dokumen pemeriksaan dan penerimaan barang, mulai dari Berita Acara Sertijab (BAST), pelacakan penyedia, hingga catatan distribusi seragam yang sampai ke sekolah-sekolah.
“Kami juga mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pejabat berwenang lainnya, khususnya terkait validasi penerimaan barang dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan,” beber Wirawan.
JAMPER Kaltim berkomitmen akan terus mengawal penanganan program seragam Gratispol ini hingga tuntas. Mereka berharap alokasi anggaran daerah benar-benar tepat sasaran, berjalan sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co