PROKAL.CO, SAMARINDA – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (21/10/2026). Mereka menyampaikan tujuh tuntutan, mulai dari penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional hingga evaluasi program pemerintah.
Dalam aksi tersebut, massa tidak hanya membentangkan spanduk berisi tuntutan dan mengibarkan bendera organisasi, tetapi juga merangsek masuk ke area halaman kantor gubernur.
Humas Aliansi GERAM, Candra, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk protes dan kritik terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait kondisi Kalimantan Timur.
Aksi itu mengusung tajuk “2 Tahun Prabowo-Gibran, Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanahnya Sendiri”.
Menurut Candra, Kaltim memiliki kekayaan sumber daya alam berupa batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Namun, ia menilai kekayaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
“Hari ini Kaltim kita ketahui bahwasanya sumber daya alam itu dikeruk habis-habisan. Dari perut buminya ada batu bara, ada gas alam dan ada minyak bumi. Tapi hari ini apakah keadilan dan kesejahteraan itu terjadi?” kata Candra saat ditemui dalam aksi tersebut.
Ia juga menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk di daerah terpencil, serta pemadaman listrik yang dinilai masih kerap terjadi di Kalimantan Timur.
"Kita berbicara tentang pemadaman listrik yang selalu terjadi sehingga juga menjadi persoalan yang hari ini timbul seperti itu," ucapnya.
Candra menyebut terdapat tujuh tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut. Pertama, mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai status bencana nasional. Kedua, menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Ketiga, menindak tegas perusahaan yang terbukti tidak melakukan reklamasi tambang setelah kegiatan pertambangan. Keempat, menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM yang terjadi di Kalimantan Timur.
Kelima, menghentikan pemadaman listrik bergilir di wilayah Kaltim. Keenam, mengevaluasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
"Sementara tuntutan ketujuh ditujukan kepada Gubernur Kaltim untuk mengevaluasi program gratis tol yang diterapkan di Kalimantan Timur," imbuhnya.
Terkait jumlah peserta, Candra memperkirakan aksi tersebut diikuti sekitar 300 hingga 500 orang. Ia menyebut terdapat sekitar 30 hingga lebih dari 40 lembaga yang tergabung dalam aliansi tersebut.
“Untuk estimasi massa aksinya 300 sampai 500 mungkin,” ujarnya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co