SAMARINDA – Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali menjadi pusat perhatian publik setelah gelombang unjuk rasa besar-besaran mendatangi Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda. Di hadapan massa aksi yang menuntut keadilan, Gubernur Rudy secara terbuka berjanji akan segera mencopot ajudan pribadinya dan mengembalikannya ke institusi kepolisian.
Langkah tegas tersebut diambil menyusul aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa yang mengecam dugaan tindakan arogan sang pengawal terhadap kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda. Namun, tak hanya keputusan pencopotan itu yang menyita perhatian, bahasa tubuh sang gubernur saat berdialog dengan massa juga memicu perdebatan hangat di ruang publik.
Konflik ini bermula dari aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa yang menyoroti berbagai persoalan krusial di Kalimantan Timur. Di tengah dinamika lapangan yang kian memanas, gesekan fisik antara pihak pengamanan dan peserta demonstrasi tak terelakkan.
Asky Rizal Toding, ajudan pribadi gubernur yang berada di lokasi kejadian, terekam kamera warga sedang bersitegang, mendorong, serta diduga berupaya merampas ponsel milik kader GMNI yang tengah mengabadikan momen tersebut.
Rekaman video amatir itu dengan cepat beredar luas di media sosial hingga menjadi tular (viral). Hal tersebut memantik kemarahan warganet serta memicu desakan kuat agar Pemerintah Provinsi Kaltim memberi sanksi disiplin demi menegakkan etika pejabat dan pengawal publik.
Sorotan Gestur Tangan dan Penegasan Komitmen
Ketegangan makin menyita perhatian saat Gubernur Rudy Mas'ud turun langsung menemui ribuan mahasiswa untuk menenangkan suasana. Namun, perhatian massa justru sempat teralih pada gestur tubuh sang gubernur yang menunjuk ke arah peserta demo sambil menyilangkan tangan di area leher saat menyampaikan oratornya.
Sebagian pihak menilai gerakan tubuh tersebut kurang tepat dalam situasi yang tertekan. Di sisi lain, ada pula yang menganggapnya sebagai simbol penegasan emosional atas komitmennya untuk langsung "memotong" atau menindak tegas jajarannya yang melanggar batas etika.
Terlepas dari silang pendapat terkait bahasa tubuh tersebut, keputusan Gubernur Kaltim mengembalikan sang ajudan ke institusi asal kini menjadi ujian nyata bagi komitmen transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas birokrasi di Bumi Etam. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co