SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata menyimpan potensi pendapatan asli daerah (PAD) bernilai jumbo dari sektor maritim yang selama ini belum tergarap maksimal. Salah satunya datang dari operasional kapal assist atau kapal pandu yang rutin mengawal lalu lintas ponton dan tongkang saat melintasi kolong jembatan di perairan Benua Etam.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah (Perusda) segera mengambil peran strategis dalam bisnis kepelabuhanan ini melalui skema Business to Business (B2B) bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Pria yang akrab disapa Hamas tersebut bahkan optimistis, jika potensi ekonomi maritim di perairan Kaltim dikelola secara serius, daerah tidak lagi harus bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. “Kalau ini dimaksimalkan, enggak perlu DBH. Dari kegiatan sektor maritim ini saja sudah tertutupi,” tegas Hasanuddin.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Pelindo, terdapat sekitar 30 unit kapal pandu yang beroperasi di wilayah Kaltim. Khusus untuk jalur sungai di Samarinda dan sekitarnya, sedikitnya 11 kapal pandu disiagakan untuk menjaga keselamatan pelayaran di lima titik jembatan vital, yakni Jembatan Mahakam I, Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Jembatan Achmad Amins (Mahkota II), Jembatan Kutai Kartanegara di Tenggarong, serta Jembatan Martadipura di Kota Bangun.
Hasanuddin menilai sangat wajar apabila daerah ikut menikmati porsi keuntungan dari lalu lintas pelayaran tersebut, mengingat infrastruktur jembatan yang dilintasi dibangun menggunakan anggaran daerah. “Kenapa jasa kapal pandu itu tidak dilakukan oleh perusda? Jadi nanti perusda itu yang bekerja sama dengan Pelindo jadi B2B, supaya pemerintah daerah ini mendapat juga hasil dari kegiatan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin meluruskan bahwa pelibatan perusda bukanlah upaya mengambil alih seluruh kendali operasional di lapangan. Sebaliknya, perusda didorong menjadi mitra bisnis profesional bagi Pelindo maupun operator swasta yang telah memiliki keahlian teknis dan sertifikasi kepelabuhanan.
Selain jalur Sungai Mahakam, potensi serupa juga membentang luas di kawasan Muara Berau, Muara Jawa, Muara Balikpapan, Paser, hingga Kutai Timur. Pemerintah Provinsi Kaltim pun diminta segera merumuskan mekanisme kerja sama agar peluang tersebut dapat dieksekusi tanpa menabrak aturan. “Silakan diatur mekanismenya,” tambahnya.
Kendati peluangnya terbuka lebar, Hasanuddin mengingatkan pentingnya menuntaskan sinkronisasi pembagian kewenangan pengelolaan wilayah perairan antara pemerintah pusat dan daerah yang prosesnya telah bergulir sejak 2025, agar sektor maritim benar-benar menjelma menjadi mesin uang baru bagi pembangunan Kaltim. (adv/dprdkaltim)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co