SAMARINDA — Ambisi mewujudkan kemandirian pangan di Kalimantan Timur mendapat catatan kritis dari parlemen daerah. Hingga kini, meja makan masyarakat Benua Etam dinilai masih sangat bergantung pada pasokan beras yang didatangkan dari luar pulau, terutama Sulawesi dan Jawa.
Kondisi ketergantungan tersebut memicu sorotan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri dengan klaim program penanaman padi apabila hasil panennya belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat lokal.
“Kita ini menanam padi, tapi tetap impor dari Sulawesi dan Jawa. Pertanyaannya, produksi kita itu sebenarnya sudah cukup atau belum untuk masyarakat kita sendiri?” sentil Sigit saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim.
Sigit tidak menampik adanya geliat pengembangan sektor pertanian di sejumlah kabupaten/kota. Ia mencontohkan upaya perluasan area persawahan baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serta aktivitas pertanian yang terus berjalan di Samarinda.
Namun, menurutnya, keberhasilan ketahanan pangan tidak bisa diukur sekadar dari luas hamparan lahan yang dibuka. Tolok ukur utamanya terletak pada volume gabah yang berhasil dipanen dan sejauh mana hasil tersebut sanggup menopang kebutuhan beras daerah secara mandiri. “Kalau lahannya ada tapi panennya belum cukup, ya kita tetap akan bergantung pada daerah lain,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Sigit mendesak pemerintah daerah menerapkan pola pembangunan pertanian yang terukur dan berkelanjutan. Pembukaan lahan baru harus dibarengi dengan jaminan produktivitas melalui tata kelola yang baik, dukungan sarana prasarana pertanian, hingga kepastian penyerapan serta pemasaran hasil panen petani. (adv/dprdkaltim)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co