Haji Denny Tempuh Semua Jalur Hukum

miminradar-Radar Banjarmasin • Dipublikasikan Senin, 9 November 2020 | 11:22 WIB
AKTIF MELAPOR: Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana atau Haji Denny usai memberikan klarifikasi di Bawaslu Kalsel, Minggu (8/11) kemarin.
AKTIF MELAPOR: Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana atau Haji Denny usai memberikan klarifikasi di Bawaslu Kalsel, Minggu (8/11) kemarin.

BANJARMASIN - Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana kembali mendatangi Bawaslu, Minggu (8/11) sore. Kemunculan Wamenkum HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kali ini terkait klarifikasi laporan yang disampaikan sebelumnya. 

Haji Denny menyatakan optimismenya. Laporan yang kini diproses di bawaslu tersebut akan berdampak pada diskualifikasi pencalonan paslon. Sebab apa yang dilaporkan tidak hanya satu kasus saja, tapi ada 107 bukti pelanggaran. Meliputi lebih tujuh pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Sebelumnya saya melaporkan terkait penyalahgunaan anggaran. Ini bahkan pernah ada warning bawaslu agar paslon hati-hati terkait hal ini. Modus kedua, terkait pengumpulan dan penggunaan aparat. Ketiga terkait praktik dugaan politik uang melalui bagi-bagi sarung, yang kembali disampaikan. Dan juga modus penyalahgunaan fasilitas yang menguntungkan paslon, " ucapnya.

Dengan banyaknya yang dilaporkan, ini membuktikan bahwa pegiat anti korupsi ini tidak main-main. Termasuk mematahkan isu calon bayangan yang sebelumnya digulirkan. "Dengan berbagai fakta nyata pelanggaran ini, kalau kemudian kembali dibatalkan oleh bawaslu, tinggal masyarakat menilai. Dimana letak tidak terbuktinya," kata Denny.

Ia meminta masyarakat menilai. Namun Haji Denny menegaskan menempuh berbagai cara. Termasuk menggunakan Pasal 135 a, yang memungkinkan Bawaslu RI untuk menyupervisi. "Saya akan gunakan semua jalur yang memungkinkan secara hukum. Untuk menunjukkan pemilu yang jujur dan adil, bersih secara hukum," tegasnya.

Ia mengatakan, terkait hasil kajian bawaslu sebelumnya, Haji Denny menyebut sebagai salah kamar. Ini bukan pidana, tapi pelanggaran administrasi. "Karena itu apakah penegakan hukum kita sudah adil? Apakah menggambarkan keadilan di masyarakat? Saya rasa tidak, tak jarang putusan hukum berjarak dengan kebenaran di masyarakat. Biasanya yang lebih berkuasa dan punya pengaruh yang diuntungkan," sindirnya.

Terkait hal ini, ia mengajak warga Kalsel sama-sama berjuang menegakkan keadilan pemilu di Banua. "Saya mengundang semua yang melihat praktik politik curang, pembagian sembako dan lain lain. Saya undang jadi saksi. Terutama yang mengalami seperti pengumpulan KTP, pengumpulan RT/RW, termasuk bantuan sosial bakul sembako dengan ajakan memilih paslon tertentu," pungkasnya. (tri/ran/ema)

Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Kriminal Politik dan Sengketa Pemilu Pilkada Kalsel