Pengurus Minta Kadin Kalbar Pecat Joni, Dinilai Langgar Aturan Organisasi

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 1 April 2022 | 11:43 WIB
DITANGKAP : Joni Isnaini (tengah) digelandang ke Polda Kalbar setelah berhasil ditangkap di Jakarta terkait kasus tindak pidana korupsi proyek Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) di Kabupaten Mempawah, serta kasus proyek Jalan Tebas
DITANGKAP : Joni Isnaini (tengah) digelandang ke Polda Kalbar setelah berhasil ditangkap di Jakarta terkait kasus tindak pidana korupsi proyek Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) di Kabupaten Mempawah, serta kasus proyek Jalan Tebas

Joni Isnaini, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Tebas – Jawai – Tanah Hitam, di Kabupaten Sambas akhirnya berhasil ditangkap. Joni dicokok petugas di salah satu kafe di Jakarta Barat, pada Senin sore 27 Maret lalu. Dari Jakarta, Ketua Kadin Kalimantan Barat itu dibawa kembali ke Pontianak menggunakan pesawat.

Kasus yang menimpa Joni Isnaini itu dianggap telah mencoreng nama baik Kadin Kalbar. Pengurus Kadin Kalbar meminta Kadin Indonesia untuk segera mengambil langkah untuk menyelamatkan organisasi. 

Wakil Ketua Umum Kadin Kalbar, Zainul Arifin mengapresiasi keberhasilan tim penyidik Polda Kalbar menangkap Joni Isnaini. Menurut Zainul, penangkapan tersebut adalah bukti bahwa penegak hukum tidak pernah main-main dan tidak pandang bulu terhadap penanganan kasus terlebih pada kasus korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp8 miliar tersebut.

“Penangkapan buronan ini dilakukan polisi dalam waktu yang cukup singkat. Kami ucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalbar beserta jajarannya,” kata Zainul, Rabu (30/3).

Zainal menyatakan, terhadap kasus korupsi yang saat ini tengah dijalani Joni Isnaini, pihaknya meminta masalah tersebut dapat dipisahkan antara perbuatan yang dilakukan secara pribadi dan nama organisasi. Zainul menegaskan, bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Joni Isnaini adalah perbuatan pribadi bukan atas nama organisasi. Oleh karena itu, lanjut Zainul, Kadin Kalbar menyerahkan semua proses hukum tersebut kepada Polda Kalimantan Barat.

“Kami hanya meminta kepada polisi, untuk menindak siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi itu dan kepada Joni saya dan pengurus Kadin Kalbar meminta agar introspeksi diri atas perilaku yang selama ini dilakukan,” pinta Zainul.

Zainul menyatakan, berkaitan dengan status Joni Isnani sebagai tersangka dan telah dilakukan penangkapan, maka pihaknya meminta kepada Kadin Indonesia untuk segera mengambil langkah penyelamatan organisasi.

Menurut Zainul, perbuatan Joni Isnaini tersebut jelas telah melanggar aturan organisasi. Sehingga berdampak pada buruknya nama baik organisasi dan menyebabkan roda organisasi tidak berjalan.

Oleh karena itu, Zainul meminta kepada Kadin Indonesia untuk segera memberhentikan Joni Isnaini dari jabatannya sebagai Ketua Kadin Kalbar.“Pemberhentian atau pemecatan Joni Isnaini sebagai ketua Kadin Kalbar penting dilakukan agar yang bersangkutan bisa fokus dengan masalah hukum yang dihadapi. Selain itu agar roda organisasi Kadin tetap berjalan,” terang Zainul.

Zainul mengatakan, sayangnya sejak Joni Isnaini ditetapkan sebagai tersangka hingga ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), Kadin Indonesia sampai dengan saat ini tidak mengambil sikap malah terkesan diam. “Perbuatan Joni ini jelas sangat memalukan nama organisasi,” pungkas Zainul.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kadin Kalbar, Syahril, menegaskan kembali  dalam kasus korupsi yang melibatkan Joni Isnaini, bahwa masalah tersebut merupakan perbuatan pribadi bukan atas nama organisasi.

Syahril menyatakan, namun karena yang bersangkutan adalah ketua umum Kadin Kalbar, maka secara organisasi terhadap Joni Isnaini dapat dilakukan tindakan pemberian sanksi. Dimana berdasarkan aturannya maka yang bersangkutan sudah masuk dalam kategori berhalangan tetap.

Menurut Syahril, masa tidak aktif Joni Isnani sebagai Ketua Umum Kadin Kalbar sudah lebih dari enam bulan. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Kadin Indonesia untuk tidak mengambil kebijakan.

“Berdasarkan aturan maka harusnya terhadap Joni Isnaini dapat dilakukan pemberhentian atau dinonaktifkan sebagai ketua umum untuk kemudian dilakukan pergantian,” terangnya.

Menurut Syahril, Kadin Indonesia dapat melakukan dua cara pergantian, pertama Kadin Indonesia dapat mengambil alih kepengurusan Kadin Kalbar dengan melakukan karateker untuk kemudian melakukan musyawarah provinsi luar biasa guna melakukan pemilihan ketua. Kedua Kadin Indonesia dapat melakukan pergantian jabatan ketua umum dengan melakukan pergantian antar waktu.

“Mana mekanisme yang dipilih. Kami serahkan kepada Kadin Indonesia. Apapun mekanismenya harapan kami dapat menyelesaikan masalah di Kadin Kalbar salah satunya kembali menyatukan kubu kubu yang terpecah,” harapnya. Berkaitan dengan status keanggotaan Joni Isnaini sebagai anggota Kadin Kalbar, dia menambahkan, apakah dicabut atau diberhentikan sebagai anggota ada mekanisme yang harus dijalani dalam musyawarah pengurus.

“Tetapi jika melihat masalah yang dihadapi dan berdasarkan aturan organisasi maka Joni Isnaini layak untuk dipecat sebagai anggota Kadin Kalbar,” tegas Syahril. 

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Kota Pontianak, Muhammad Rifal sangat menyayangkan kasus korupsi yang menimpa Joni Isnaini. Rifal menerangkan, sesuai dengan amanat organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka secara status jabatan Joni Isnaini sebagai Ketua Umum Kadin Kalbar harus diberhentikan. “Secara tidak langsung ini menyangkut nama baik organisasi,” kata Rifal.

Rifal mengatakan, apa yang dituduhkan kepada Joni Isnaini dalam dugaan korupsi tentu sangat memalukan. Oleh karena itu sudah sewajarnya, Kadin Indonesia segera mengambil tindakan.

“Harus diakui sejak Joni Isnaini dilantik sebagai Ketua Kadin Kalbar, banyak masalah yang timbul sehingga mencoreng nama baik organisasi,” ucap Rifal.

Oleh karena itu, Rifal berharap, kebijakan yang nantinya diambil Kadin Indonesia dapat kembali memulihkan nama baik Kadin Kalbar, sehingga program-program organisasi dapat kembali berjalan. (adg)

 

 
Editor : izak-Indra Zakaria