Perhutanan Sosial, Kalsel Dapat 161.668 Hektare

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 27 April 2022 | 12:11 WIB
Bambang Supriyanto
Bambang Supriyanto

Kalimantan Selatan mendapatkan alokasi perhutanan sosial seluas 161.668 hektare dari pemerintah pusat. Bedasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dari luasan itu saat ini capaiannya baru 78.780 hektare.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) pada Kementerian LHK, Bambang Supriyanto mengatakan, melihat capaian yang masih rendah, pihaknya bersama pihak terkait akan melakukan beberapa hal untuk percepatan. “Akselarasinya melalui kerja baru jemput bola,” katanya usai menjadi narasumber kuliah umum kebijakan perhutanan sosial di Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) baru-baru tadi. 

Dia menyebut, masyarakat atau kelompok yang belum punya izin perhutanan sosial akan diberi pendampingan dari perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. “Dalam pendampingan itu, kelompok tani dibantu membuat proposal terkait di mana arealnya, dan rencana kerjanya,” sebutnya.

Lanjutnya, dalam waktu bersamaan pihaknya langsung melakukan verifikasi. Sehingga persetujuan atau izin perhutanan sosial yang dikelola petani segera terbit. “Begitu upaya percepatan yang sedang dilakukan,” ujarnya.

Terkait kuliah umum kebijakan perhutanan sosial di ULM, Bambang menyampaikan, diharapkan perguruan tinggi yang punya program pendidikan dan pengabdian masyarakat dapat bersinergi dengan program perhutanan sosial.

Dia menyebut, sinergi tersebut dapat dimasukkan apabila ada kuliah kerja nyata atau praktik lapangan di KPH atau lokasi perhutanan sosial. “Mahasiswa bisa menjadi pendamping, kemudian membantu menyusun tata kelola hutan,” sebutnya.

Sedangkan untuk dosennya, disampaikan Bambang, sinergi dapat dilakukan melalui penelitian dampak perhutanan sosial untuk ekonomi sosial dan ekologi. Sebelumnya, Kalimantan Selatan, 3 Februari 2022 lalu menerima 29 Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Total ada 5.689 kepala keluarga yang menerimanya, dengan luasan 15.529 hektare.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Hj Fatimatuzzahra menyampaikan, dengan diterimanya 29 SK, maka sudah ada 145 SK dengan luasan sekitar 77.641 hektare hutan sosial yang diterima Kalsel. “Perhutanan sosial ini diberikan Kementerian LHK dalam jangka waktu 35 tahun,” ucapnya.

Dia menyatakan, operasional perhutanan sosial benar-benar menjadi tujuan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor selama ini. Sebab berfungsi untuk meminimalisir kebakaran hutan dan perambahan hutan.

“Kita bersyukur kolaborasi Pemprov Kalsel dengan KLHK juga selama ini sangat baik dalam melakukan pendampingan pengelolaan hutan sosial,” katanya. (ris/by/ran)

 

 
Editor : izak-Indra Zakaria