MASIH MARAK: Kondisi salah satu ruas jalan raya di Kota Banjarmasin. Masih banyak pengemis yang membawa bocah, agar menggugah pengendara yang melintas. Foto ilustrasi diambil di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, beberapa waktu lalu. FOTO : WAHYU RAMADHAN/R
Pemko Banjarmasin kesulitan membawa terduga pelaku kekerasan dan eksploitasi anak. Dalihnya, bukti-bukti masih belum mencukupi. Bahkan, ketika pra peradilan dilakukan, terduga pelaku berhasil lolos.
Dugaan tindak kekerasan hingga eksploitasi anak kembali terjadi. Teranyar, Pemko Banjarmasin dihebohkan dengan berulangnya kasus lama. Videonya viral di media sosial. Sebelumnya, video dan kasus serupa juga terjadi pada tahun 2021 lalu.
Yang menjadi korban juga masih sama. Menimpa seorang bocah perempuan berinisal KN. Usianya saat ini diketahui menginjak lima tahun.
Selain dipukuli, bocah itu juga dipaksa berjualan di atas trotoar di kawasan Jalan Ahmad Yani.
Menanggapi peristiwa itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, beserta jajaran dinas terkait, menggelar konferensi pers, Rabu (24/8) pagi.
Terduga pelaku kekerasan serta ekploitasi itu adalah kedua orang tua KN sendiri. Mereka bekerja sebagai juru parkir di kawasan Jalan Ahmad Yani. Khusus sang ayah, juga bekerja sebagai penjaga malam.
Ibnu menuturkan, kasus yang menimpa KN itu sebenarnya sudah pernah ditangani, 23 November 2021. Saat itu dibentuk tim penanganan, terdiri dari perangkat kelurahan. Baik itu bhabinkamtibmas, babinsa dan dinas terkait.
Kemudian, melakukan kunjungan ke rumah bersangkutan di Jalan Pekapuran A. Melakukan pendekatan personal untuk mengetahui kondisi KN. Lalu, edukasi juga berlangsung hingga sampai 3 Desember 2021. “Saat itu, kedua orang tua KN berkomitmen menandatangani surat pernyataan. Untuk tidak akan melakukan kekerasan lagi ke anaknya,” jelas Ibnu.
Baik secara fisik, psikis, ekonomi hingga seksual. Itu, tertuang dalam pernyataan tertulis. Sayang, di bulan Juni 2022, pihaknya kembali mendapatkan laporan masyarakat. Terjadi lagi dugaan tindak kekerasan dan eksploitasi itu.
“Diduga dilakukan ibunya. Tindakan itu terjadi karena pengaruh minuman keras,” ujarnya.
Menindaklanjuti laporan ini, gerak cepat dilakukan. Pertemuan digelar di keluruahan, untuk mengantisipasi kekerasan yang berulang.
“Di situ, dilakukan pemantauan lanjutan melalui kelurahan. Namun, di bulan Agustus ini, viral lagi video yang sama di tahun 2021 lalu, beserta video yang lain,” kata Ibnu.
Alhasil, setelah dilakukan pemeriksaan, menurut hasil yang didapatkan, orang tua KN mesti mendapatkan terapi alias pendampingan khusus.
“Baik ibu maupun ayah si anak. Terutama ibunya, memang harus diterapi khusus,” cetusnya.
Pemko bersama pihak terkait, hingga unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin, tambah Ibnu, tetap melakukan pendampingan hingga pemantauan agar kasus kekerasan bisa diakhiri.
Kendati demikian, ia mengakui proses pendampingan yang dilakukan tidakmudah. Utamanya, ketika itu menyangkut pendampingan yang diberikan pada KN sendiri.
Sebab, orang tuanya juga selalu mengawasi. Apalagi, memisahkan anak dan orang tua, memerlukan langkah khusus. Di sisi lain, tidaklah mudah mengentaskan persoalan dugaan kekerasan dan ekploitasi tersebut. Bahkan, saat pihaknya bersama kepolisian mempraperadilankan kasus tersebut. Saat di pra peradilan pun kalah.
“Mungkin harus ekstra hati-hati menangani kasusnya. Sepertinya orang tua KN itu paham dan tahu celah hukum. Kalau tidak hati-hati, malah kita yang disalahkan,” tekan Ibnu. Dibeberkan sedikit kronologi proses pra peradilan itu. Ketika di berita acara pemeriksaan (BAP), orang tua KN mengaku pernah melakukan tindakan pelecehan seksual.
Kemudian, saat di-P21 atau pemeriksaan penyidikan sudah dinyatakan lengkap, saat di pengadilan justru orang tua KN mencabut pengakuan. Ia mengaku tidak pernah melakukan hal itu.
Lantas, bagaimana langkah yang bakal diambil pemko selanjutnya? Ibnu menegaskan, langkah yang diambil bukan lagi hanya langkah preventif berupa pengawasan atau antisipasi. Penanganannya harus pada level tindakan aparat keamanan.
“Perlu tindakan kuratif. Harus ada tindakan atau action lebih. Kami akan sama-sama merumuskan bersama tim terkait,” tegasnya.
Disinggung adanya surat pernyataan yang sebelumnya ditandatangi orang tua KN, menurut Ibnu, hal itu pun nantinya bakal kembali dimasukkan dalam laporan. Bila nanti hendak membawa persoalan dugaan kekerasan serta eksploitasi itu ke ranah hukum.
Hal senada juga disampaikan Kabid Perlindungan Khusus Anak di DP3A Banjarmasin, dr Tabiun Huda. Dijelaskan, untuk membawa orang tua KN ke ranah hukum, setidaknya memerlukan dua alat bukti yang cukup. Pihaknya kini mengumpulkan bahan bukti itu.
“Jika mencukupi, maka akan kami bawa ke ranah hukum. Kami juga sudah berkoordinasi dengan unit PPA di Polresta Banjarmasin untuk mengumpulkan alat bukti,” tuturnya.
Untuk sementara, yang bisa dilakukan hanyalah pendampingan terhadap kedua orang tua KN. Setidaknya, agar sembuh dari pengaruh minuman beralkohol. Dalam sepekan ada empat kali pendampingan dilakukan.
Kepala DP3A Banjarmasin, Madyan, juga angkat bicara. Ia menyatakan, kasus ini menjadi perhatian pihaknya. Tapi, bukan berarti bisa ditangani dinasnya sendirian atau melibatkan instansi terkait lainnya.
Menurutnya, perlu keterpaduan. Memang secara umum, pemeliharaan tanggung jawab adalah orang tua. Tapi apabila ada kekerasan seperti ini, ini juga jadi tanggung jawab masyarakat dan lingkungannya. (war)
