Status Naik Jadi Penyidikan dan Geledah Kantor, Tersangka Belum Ditetapkan

Wawan-Wawan Lastiawan • Dipublikasikan Rabu, 28 September 2022 | 18:39 WIB
KUMPULKAN BUKTI: Jaksa usak menggeledah kantor Perumdam Tirta Kandilo Paser dan telah menaikan status jadi penyidikan, saat rilis ke awak jurnalis, Rabu (28/9).
KUMPULKAN BUKTI: Jaksa usak menggeledah kantor Perumdam Tirta Kandilo Paser dan telah menaikan status jadi penyidikan, saat rilis ke awak jurnalis, Rabu (28/9).

TANA PASER - Korpa Adhyaksa atau Kejaksaan Negeri Paser telah menggeledah kantor Perumdam Tirta Kandilo Paser atau dikenal dengan PDAM. Penggeledahan ini menyusul adanya status penyidikan yang telah dilakukan jaksa dari sebelumnya masih penyelidikan. Dugaan korupsi yang sedang diselidiki jaksa ialah proyek sambungan air gratis Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 2021 di lima kecamatan di Kabupaten Paser. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Paser Rajendra Dhramalinga Wiritanaya didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Paser Donny Dwi Wijayanto mengatakan dugaan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara, adalah tentang pengadaan barang dan jasa di proyek MBR senilai Rp 3,9 miliar itu. 

"Hari ini adalah upaya paksa penggeledahan setelah penetapan penyidikan per 15 September lalu," kata Donny, Rabu (28/9). 

Penggeledahan dilakukan dari pagi sampai siang hari di kantor Perumdam Tirta Kandilo Paser di Jalan D.I Pandjaitan. Jaksa tengah melakukan pengumpulan barang-barang bukti. Mayoritas ruangan yang digeledah ialah ruangan koperasi milik Perumdam Tirta Kandilo, di mana koperasi ini lah yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sambungan ke rumah warga. Sementara Jaksa masih mendalami indikasi kerugian negara dari proyek ini. 

Ditanya siapa tersangka yang telah ditetapkan karena telah penyidikan, Donny mengatakan penyidikan ini masih berupa pengumpulan alat bukti. Sehingga setelah terkumpul nanti, akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka. 

"Di tahap penyidikan kurang lebih 15 orang saksi yang kita periksa selama seminggu ini. Mayoritas dari pihak Perumdam, dan pejabat pemerintah daerah yang berkaitan dengan proyek ini," kata Donny. Pejabat terkait di OPD Pemkab Paser yang diperiksa ialah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Paser. 

Nilai kerugian masih belum bisa ditentukan oleh jaksa. Hal ini akan disampaikan saat penetapan tersangka dan berdasarkan dari auditor terkait. (jib)

Editor : Wawan-Wawan Lastiawan
balikpapan