BONTANG – Kasus dugaan pengetap BBM bersubsidi jenis solar sudah masuk meja hijau. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa di penjara selama empat bulan. JPU Ardiansyah saat membacakan tuntutan menjelaskan bahwa terdakwa Ahmad,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.
“Sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum,” kata Ardiansyah.
Selain tuntutan itu, JPU juga meminta majelis hakim agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 2 juta. Dengan ketentuan bila denda ini tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama tiga bulan. Adapun barang bukti berupa satu buah tendon box besi, dua buah alkon merk sumitzu berikut selang, dan tiga buah drum dirampas untuk dimusnahkan.
“Sementara BBM jenis solar sebanyak 156,3185 Liter dan 412,7476 Liter dan satu unit mobil mopen warna biru merk mitsubishi dengan nopol KT 1499 DN dirampas untuk negara,” ucapnya.
Sebelumnya berkas perkara ini telah dinyatakan P-21 pada 25 April lalu dan masuk tahap kedua 11 Agustus silam. Diketahui, terdakwa merupakan warga Tanjung Laut Indah. Ia diringkus di kediamannya pada April lalu. Sebab di dalam mobilnya terdapat 500 liter solar. Dengan kendaraan telah dimodifikasi untuk memperoleh bahan bakar dalam jumlah banyak.
Terakhir, dia mengisi solar di SPBU Jalan MT Haryono menggunakan mobil Mitsubishi L300. Selanjutnya, solar tersebut dijual kepada para nelayan di sekitar pelabuhan. Adapun aktivitas jual beli solar bersubsidi ini sudah dilakoni tersangka selama satu tahun terakhir. Selanjutnya persidangan akan digelar lagi pada 6 Oktober dengan agenda pembacaan putusan. (ak/kri)