“Pemprov membeli tanah ini pada seseorang berinisial SY,” kisahnya. Status SY masih sebagai saksi.
“Baik pemprov, BPN (Badan Pertanahan Nasional), kades maupun camat telah diperiksa. Jadi tersangkanya bisa saja bertambah,” pungkas Tri. (mar/gr/fud)
Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) mengamankan seorang tersangka dalam kasus dugaan mark up pengadaan tanah gedung Samsat Amuntai. Pada tahun anggaran 2013 lalu, Biro Perlengkapan Pemprov Kalsel mengalokasikan Rp3,390 miliar untuk pagu pembelian tanah.
Dari pemeriksaan Seksi Pidana Khusus Kejari HSU, ditemukan kerugian negara hingga setengah miliar lebih. Gedung Samsat ini berada di Jalan Poros Amuntai Tanjung, Kecamatan Amuntai Utara. Kepala Kejari HSU Agustiawan Umar melalui Kasi Intel Rudi Firmansyah mengatakan, tersangka berinisial AY. Dia mantan Kepala Desa Pakapuran.
Kala itu, sebagai pembakal, AY menerbitkan surat keterangan harga tanah setempat. Namun nominalnya melebihi nilai jual objek pajak (NJOP).
“Dari pagu Rp3,3 miliar, ditemukan kerugian negara sekitar Rp565 juta,” kata Rudy kepada Radar Banjarmasin (2/11). AY kini ditahan di Lapas Kelas II B Amuntai untuk menanti persidangan. Terpisah, Kasi Pidsus Fadly Arbi mengatakan, kejahatan agraria telah menjadi fokus utama Kejaksaan Agung RI.
Ditanya apakah ada tersangka selain AY, Fadly menyebut inisial lain. Yakni MA, seorang pejabat pertanahan. “Dia harusnya juga ditahan. Tetapi kuasa hukumnya meminta penundaan, karena MA tengah dalam perjalanan dinas,” bebernya. “Tapi yang bersangkutan (MA) juga akan kami tahan,” tegas Fadly. Ketua tim penyidikan Tri Taruna menambahkan, kejanggalan kasus ini terlihat jelas. Sebab tanah itu berada di Desa Panangkalaan. Sementara akta tanah yang diterbitkan berada di Desa Pakapuran.