KENA RAZIA: Tilang manual di Banjarmasin sebelum penerapan tilang elektronik. | Foto: Maulana/Radar Banjarmasin
Mulai tahun depan, pemerintah mulai menerapkan kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak selama 7 tahun. Artinya, warga yang sudah bertahun-tahun tak membayar pajak, siap-siap kendaraannya dicap bodong.
Datanya akan langsung dihapus, sesuai amanah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Pasal ini mengatur terkait penghapusan data registrasi dan identifikasi (regident) terhadap kendaraan bermotor (ranmor) yang hingga dua tahun setelah masa berlaku STNK-nya (lima tahun) habis, tak kunjung diperpanjang oleh pemiliknya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil mengatakan, mengikuti UU itu, mau tak mau kebijakan ini diberlakukan. Subhan menyebut, kebijakan ini sangat penting untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pajak kendaraan bermotor.
“Banyak manfaatnya. Salah satunya adalah dapat meningkatkan PAD,” ujarnya kemarin (21/12).
Diterangkannya, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi kewajiban pajak sampai lima tahun lebih di provinsi ini lumayan banyak.
“Saya lupa rinciannya. Tapi lumayan banyak. Ini penting untuk mengingatkan pemilik kendaraan agar kendaraan mereka tetap terdata,” tambahnya.
Di Kalsel, sektor pajak kendaran bermotor masih menjadi andalan untuk mendongkrak kas daerah. Contoh, tahun 2021 lalu, pemprov meraup total Rp104 miliar dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Sementara itu, Polda Kalsel menegaskan siap mendukung kebijakan tersebut.
Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifa’i mengatakan, jika ranmor tak memiliki data regident, maka bisa dikategorikan tidak memiliki dokumen lengkap untuk dioperasionalkan di jalan raya.
“Itu artinya melanggar aturan dan bakal ada penindakan,” ujarnya.
Lalu bagaimana mendeteksi kelengkapan ranmor bodong itu jika polisi hanya mengandalkan tilang elektronik (ETLE)?
Rifa’i menjawab, maka tilang manual bakal kembali diterapkan. “Lewat patroli lalu lintas dan tilang manual bisa terdeteksi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dirlantas Polda Kalsel, Kombes Pol Maesa Soegriwo mengatakan, penindakan berupa tilang dan penyitaan ranmor.
“Penyitaan bukan bersifat permanen. Ranmor yang disita bakal dikembalikan ke pemiliknya setelah pembayaran denda tilang dan pajak kendaraannya terkonfirmasi,” terangnya. (mof/gr/fud)
