“Sementara hanya pemberitahuan penerapan tersangka. Tersangka dinilai masih kooperatif,” pungkas Leonard. (bar/gr/fud)
Kejaksaan Negeri Barito Kuala menutup tahun 2022 dengan menetapkan seorang mantan kepala desa sebagai tersangka kasus korupsi. Ia diduga menyelewengkan dana desa. Inisialnya MN. Pernah bertugas sebagai Kepala Desa Anjir Seberang Pasar di Kecamatan Anjir Pasar.
“MN kami tetapkan sebagai tersangka pada 26 Desember kemarin,” ujar Kepala Kejari Batola, Eben Neser Silalahi melalui Plh Kasi Pidana Khusus, Leonard Simalango, (28/12). Diceritakan Leonard, MN menjabat kades untuk periode 2021-2027. Tapi diberhentikan sebagai pembakal sejak penerbitan SK Bupati Batola Nomor 188.45/334/KUM tanggal 16 Agustus 2022.
Dalam surat itu disebutkan, MN diwajibkan menyelesaikan temuan Inspektorat pada tahun anggaran 2021. Disebutkan Leonard, Kajari telah menerbitkan surat perintah penyidikan pada 10 November lalu.
Hingga MN dinyatakan melawan hukum terhadap pengelolaan keuangan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp190,58 juta.
“Unsur penyimpangannya sudah terpenuhi. Seperti penyaluran dana BLT (bantuan langsung tunai) yang tidak transparan. Lalu membuat laporan pertanggungjawaban atas belanja dana desa yang tidak sah. Serta tidak menyertakan bukti pertanggungjawaban belanja dan lainnya,” jelasnya.
Atas perbuatannya, MN disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski sudah tersangka, MN belum ditahan. Ia juga belum dicekal dari bepergian keluar daerah.