BALIKPAPAN-Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim belum menetapkan tersangka pada kasus dugaan pemalsuan 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang dilaporkan Inspektorat Daerah Kaltim, bulan lalu.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim Komisaris Besar Kristiaji mengatakan, hingga saat ini pihaknya baru memeriksa kopian dokumen IUP yang diduga kuat palsu, yang diserahkan oleh Inspektorat Daerah Kaltim. Ketiadaan dokumen asli, kata Kristiaji juga menyulitkan proses penyelidikan.
“Jadi dari Inspektorat Daerah memang hanya menyerahkan kopian dokumen IUP yang diduga palsu dan surat pengantar yang bertanda tangan Gubenur Kaltim, ini juga cukup menyulitkan kami,” kata Kristiaji selepas rilis akhir tahun di Mapolda Kaltim, Jum’at (30/12) siang,
Ia meneruskan, untuk menelusuri penerbitan dokumen tersebut, pihaknya menggunakan teknik penomoran. Hasilnya, ditemukan ada surat pengantar yang menggunakan penomoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim dan surat dengan penomoran Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim. “Dari kelompok-kelompok itulah kami klaster untuk pemeriksaan dalam proses penyelidikan,” kata dia.
Sejumlah saksi, sebut Kristiaji juga sudah dimintai keterangan terkait dugaan pemalsuan IUP ini, mulai dari Inspektorat Daerah Kaltim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Biro Perekonomian Setdaprov Polda Kaltim, Dinas ESDM Provinsi Kaltim dan Dinas Sosial Provinsi Kaltim.
“Ada nomor surat yang diambil dari Dinas Sosial Provinsi Kaltim. Ada sekitar 10 orang yang sudah diperiksa,” kata Kristiaji.
Selain meminta keterangan dari instansi yang disebut di atas, Kristiaji mengaku juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap nama-nama perusahaan yang namanya ada di dalam dokumen IUP palsu. “Saat ini belum (diperiksa), nanti tahap selanjutnya,” kata dia. (hul)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan