BALIKPAPAN-Meski belum menetapkan tersangka, Kejaksaan Negeri Balikpapan memastikan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan nano bubble di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) terus berlanjut. Penetapan tersangka masih menunggu penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kaltim.
"Perhitungan kerugian negara rencananya akan dilakukan oleh BPKP Kaltim pada awal 2023 ini,"kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Balikpapan Rudi Susanta, Senin (9/1).
Diketahui, proses pengadaan nano bubble oleh PTMB (PDAM Balikpapan) dilakukan pada masa anggaran 2021 dengan nilai RP 6,8 miliar. Nilai anggaran ini, berdasarkan hasil penyelidikan Kejari Balikpapan, dianggap terlalu mahal.
Rudi memastikan, proses penyidikan dapat rampung dalam waktu dekat pasca hasil audit BPKP Perwakilan Kaltim. Kejari Balikpapan, kata Rudi juga sudah menambahkan bukti-bukti yang sebelumnya kurang sesuai permintaan BPKP Kaltim. ”Harapannya dengan sudah dipenuhi hasil pemeriksaan itu dapat lebih mempercepat pemeriksaan audit kerugian negara," kata Rudi.
Dia menjelaskan bahwa pada ekspose kasus kepada BPKP Perwakilan Kaltim ada persamaan persepsi, soal dugaan tindak pidana korupsi pengadaan nano bubble. Hasil ekspos tersebut meliputi apa saja yang didapatkan dari hasil penyidikan, mulai dari keterangan saksi yang diperiksa, dokumen yang sudah disita, termasuk keterangan ahli.
Rudi meneruskan, sejauh ini sudah ada 20 orang yang dimintai keterangan terkait pengadaan nano bubble di PTMB ini. Pihak yang dimintai keterangan di antaranya manajemen PTMB, pihak penyedia nano bubble hingga Inspektorat Balikpapan. "Inspektorat dimintai keterangan karena memang sebenarnya sudah pernah melakukan pemeriksaan (terhadap pengadaan nanobubble),"jelasnya. (hul)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan