Kejaksaan Negeri Banjarmasin memasukkan nama Djumadri Masrun ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Pria 77 tahun itu adalah terpidana korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarmasin.
Djumadri dicari-cari Kejari karena ia sudah dua kali tidak memenuhi surat panggilan. “Kejari Banjarmasin sudah melayangkan surat pemanggilan sebanyak dua kali, hingga dikeluarkan surat DPO,” kata Kasi Intel Kejari Banjarmasin, Dimas Purnama Putra (18/1). Dia meminta apabila masyarakat mengetahui keberadaan terpidana, bisa melapor ke hotline 081350132815 atau lewat media sosial Kejari.
“Tim eksekutor telah mendatangi rumah terpidana lebih dari dua kali, dan yang bersangkutan tidak ada di rumah. Rumahnya dalam keadaan kosong,” beber Dimas.
Surat DPO ini terbit setelah turunnya petikan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan kasasi MA nomor 1249 K/Pid.Sus/2022, menyatakan terdakwa Djumadri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.
Dalam putusan itu, Hakim MA menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun. Ditambah wajib membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka terpidana dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama enam bulan.
Tak hanya itu, Djumadri juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp500 juta, dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan penjara selama satu tahun.
Dengan terbitnya putusan itu, Dimas menegaskan, Kejari selaku eksekutor siap mengeksekusi. “Kami berkewajiban melakukan eksekusi atas putusan kasasi MA,” tegasnya.
Meski demikian, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menyerahkan diri. “Kami berharap alangkah bagusnya kalau terpidana mau datang dan menyerahkan diri untuk menjalani hukuman tersebut,” kata Dimas.
Kasus ini menyeret dua terdakwa. Selain Djumadri selaku mantan Ketua KONI Banjarmasin, sekretarisnya Widharta Rahman juga terjerat.
Kasus ini mencuat setelah keduanya tak bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran dana hibah untuk KONI dari Pemko Banjarmasin pada tahun 2017 silam. Nilainya Rp14 miliar.
Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan kerugian negara sebesar Rp2,1 miliar.
Dalam putusan Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada 10 Maret 2022 lalu, Djumadri dan Widharta divonis masing-masing tiga tahun empat bulan hukuman penjara.
Djumadri juga harus membayar uang pengganti Rp500 juta, subsider kurungan satu tahun. Kemudian membayar denda Rp50 juta subsider tiag bulan penjara. Sedangkan Widharta membayar uang pengganti sebesar Rp360 juta subsider satu tahun penjara. (mof/gr/fud)
