EKS BUPATI: Latif (berkacamata) mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin secara virtual dari tempat penahanannya di Sukamiskin. | FOTO: M OSCAR FRABY/RADAR BANJARMASIN
Sambil menahan tangis, mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latif membacakan eksepsi melalui Rutan Sukamiskin, Bandung.
BANJARMASIN – Pria 55 tahun itu hadir secara virtual di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, (18/1). Dalam sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Latif berkilah, harta benda yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 lalu, didapatnya sebelum mejabat bupati. Termasuk perihal kerugian negara saat dia menjabat lalu. “Tidak ada merugikan keuangan negara, saya tidak pernah menjual jabatan atau menjual perizinan,” ujar Bupati HST periode 2016-2019 itu.
Dia juga keberatan harus dihukum dengan tiga sprindik yang di-split (tiga dakwaan dengan berkas terpisah). Latif membandingkan dengan kasus mega korupsi lain yang merugikan negara triliunan rupiah.
“Contoh kasus e-KTP, lobster, bansos, dan suap pajak yang cuma diberikan satu sprindik,” bandingnya. Ditambahkannya, sebagai tulang punggung keluarga, ia keberatan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Apalagi dirinya juga masih menjalani masa hukuman atas kasus dugaan penerimaan suap. Pada Januari 2019 lalu, Latif sudah divonis tujuh tahun penjara.
“Saya memohon kepada majelis hakim agar membatalkan seluruh dakwaan JPU dan memerintahkan jaksa untuk mengembalikan semua barang sitaan yang tidak termasuk dalam dakwaan,” mohonnya. Dia juga menanyakan perihal penetapan tersangka kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang disandangnya. Latif mengatakan, dalam perkara barunya ini, tak ada seorang pun yang pernah diperiksa.
“Sebelum penetapan tersangka, tak ada pemeriksaan saksi,” ujarnya.
“Penyidik hanya berasumsi dari BAP (berita acara pemeriksaan) perkara yang lain. Hak klarifikasi saya terhadap alat bukti kebenarannya tidak ditanggapi,” imbuhnya.
Blak-blakan dia menduga telah terjadi penyimpangan dan penyesatan hukum oleh oknum penyidik KPK dalam kasus ini.
Termasuk soal barang bukti pendukung yang disita KPK, di mana sudah dimiliki terdakwa jauh sebelum menjabat bupati. “Tidak teliti dan kabur,” tukasnya.
Dalam perkara ini, Latif menggandeng pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis.
Sementara itu, penasihat hukum Latif yang mengikuti sidang secara langsung di Banjarmasin adalah Joni Politon dari Kantor Pengacara OC Kaligis SH & Associates.
Dia mengatakan, jaksa tak menyampaikan siapa saja yang memberikan gratifikasi. Kemudian soal aset-aset yang disita merupakan harta yang diperoleh kliennya sebelum menjabat sebagai Bupati HST.“Barang bukti itu ternyata didapat sewaktu klien saya menjadi pengusaha. Dulu dia punya uang, dia bisa beli aset-aset. Bukti pendukung objek yang disita itu semuanya di bawah tahun 2015, sebelum menjabat bupati,” klaimnya.
Dalam surat dakwaan, Latif disangkakan melanggar dua pasal. Pertama Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dijelaskannya, uang sebanyak itu berasal dari rekanan kontraktor di beberapa SKPD HST saat terdakwa menjabat kepala daerah, antara 2016 sampai 2017.
Perihal perkara TPPU, Latif diduga membelanjakan uang hasil gratifikasi. Dengan menabung di bank, membeli surat berharga atau obligasi, tanah, rumah, termasuk mobil mewah dan motor gede. Totalnya sebesar Rp34,2 miliar.
Rinciannya, menyetor ke rekening Bank Mandiri terdakwa dengan total Rp8.253.719.779. Menempatkan duit di rekening BTN atas nama Fauzan Rifani sebesar Rp2.500.000.000. Selain itu. menempatkan uang sebesar Rp1.000.000.000 dengan membeli ORI (Obligasi Ritel Indonesia) di BTN Cabang Banjarmasin.
Latif juga diduga membeli dua bidang tanah di Barabai, HST, dengan total transaksi sebesar Rp2.851.350.000.
Yang mencengangkan, Latif juga diduga membeli puluhan kendaraan dari jenis Lexus, Hummer, truk, hingga moge Harley Davidson dengan total transaksi Rp19.722.126.000.
Perihal barbuk yang disita sebelum terdakwa menjabat bupati, Fernandi menjawab diplomatis. “Tinggal pembuktian saja nanti. Kalau tak terbukti tinggal dikembalikan,” ujarnya.
Begitu juga soal tiga sprindik yang ditetapkan, Fernandi menerangkan, saat kasus pertama mereka dibatasi masa penahanan. Ditambah banyaknya saksi untuk pembuktian.“Perkara ini kan hasil pengembangan, sehingga tak bisa digabung. Prosesnya beda, apalagi saksi yang diperiksa mencapai seratus orang lebih,” jelasnya.Persidangan yang dipimpin James Simanjuntak akan dilanjutkan pekan depan. Agendanya adalah putusan sela dari eksepsi kemarin. (mof/gr/fud)
