Petugas melintas diantara mobil-mobil mewah milik tersangka Bupati Hulu Sungai Tengah (nonaktif) Abdul Latif di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (19/3/2018). Sebanyak 16 kendaraan mewah (delapan mobil dan delapan motor) sitaan KPK dari Kalima
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin akan memutuskan perkara mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latif. Apakah akan dilanjutkan ke pembuktian atau dihentikan. Jawabannya pada Rabu (1/2) lusa.
Latif dalam eksepsinya menegaskan bahwa harta yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 lalu, sudah dimilikinya sebelum menjabat bupati. Untuk itu dia meminta hakim agar membatalkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Dalam dakwaan JPU, Latif disangkakan melanggar dua pasal. Pertama Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kedua, disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. JPU KPK pun meminta kepada hakim agar menolak eksepsi terdakwa dan meminta persidangan tetap dilanjutkan.
JPU KPK, Taufiq Ibnu Nugroho berpandangan, dalil-dalil eksepsi yang disampaikan terdakwa pada sidang sebelumnya, tidak termasuk dalam keberadaan eksepsi yang diatur dalam ketentuan di Pasal 156 ayat (1) KUHP. Dia menyebutnya sebagai kekeliruan penasihat hukum yang tidak memahami rekonstrusi perkara secara hukum.
Selain itu sebutnya, eksepsi yang disampaikan penasihat hukum dan terdakwa bukanlah materi dari eksepsi yang seharusnya. “Melainkan sudah masuk ke dalam ranah materi pembuktian perkara. Harusnya disampaikan saat pembelaan saja,” kata Taupiq.
Maka untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, tentu harus melalui pembuktian di persidangan. “Memutuskan tentu tak dapat dinilai dari eksepsi, perlu dibuktikan di persidangan. Terlalu terburu-buru,” imbuhnya.
Dengan alasan tersebut, pihaknya memohon hakim mengesampingkan eksepsi terdakwa. “Untuk perkara ini kami mohon agar bisa dilanjutkan ke proses persidangan,” pungkasnya. Majelis Hakim dalam perkara ini dipimpin Jamser Simanjuntak. Disampaikannya, sidang akan dilanjutkan pada Rabu (1/2) dengan agenda putusan sela.
Seperti diketahui, selain menanyakan perihal penyitaan koleksi mobil mewahnya, Latif juga menanyakan perihal penetapan tersangka kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang disandangya. Pria 55 tahun itu mengingatkan, dalam perkara baru ini tak ada seorang pun yang pernah diperiksa.
“Penyidik hanya berasumsi dari BAP perkara yang lain. Hak klarifikasi saya terhadap alat bukti kebenarannya juga tidak ditanggapi,” kata Bupati HST periode 2016-2019 tersebut.
Latif bahkan menduga-duga oknum penyidik KPK telah menyimpang dan tersesat.
“Yang lebih membingungkan dari sekian banyak penerima uang yang terdaftar dalam pengeluaran Kadin, tidak ada satu pun yang dijadikan tersangka,” tutur Latif saat membacakan ekspesinya, Rabu (18/1) lalu.
Mundur ke belakang, pada 4 Januari 2018 di Barabai, Latif ditangkap KPK dari ruang kerjanya. Pada 15 Maret 2018, KPK menyita 23 mobil mewah dan delapan moge milik Latif. Lewa jalur laut, semuanya dikirim ke Jakarta.Hingga pada 20 September 2018, Latif divonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta atau subsider tiga bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
Mengajukan banding, pada 3 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta justru memperberat hukuman Latif. Vonisnya menjadi tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. (mof/gr/fud)
