BELUM DIMUSNAHKAN: Tampak barang sitaan kasus illegal trading dari tersangka Briptu HSB. FOTO: DOK RADAR KALTARA
Pelimpahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kasus dugaan illegal trading (perdagangan ilegal) dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat oknum polisi Briptu HSB harus tertunda. Itu karena belum dilakukan pemusnahan barang bukti (BB).
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan, Muhammad Sulaiman Mae mengatakan, sebelumnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltara telah melimpahkan berkas perkara dugaan illegal trading dan dugaan TPPU ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. “Iya, sekarang ini berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejati Kaltim,” kata Sulaiman kepada Radar Tarakan, Rabu (3/5).
Namun, untuk pelimpahan tahap II ke Kejari Tarakan sampai saat ini belum dilaksanakan. “Sekarang ini prosesnya di Kejati. Sampai hari ini (kemarin, Red), kami belum menerima pelimpahan tahap II dari Kejati Kaltim,” ungkapnya.
Informasinya, pelimpahan tahap II baru akan dilakukan setelah pemusnahan BB balpres atau pakaian bekas. “Saya sudah berkoordinasi dengan Kejati Kaltim. Informasinya, pelimpahan tahap II baru akan dilakukan setelah dilakukan pemusnahan barang bukti,” ujarnya.
Menurutnya, dalam kasus ini tidak ada yang perlu dikejar. Apalagi, saat ini yang bersangkutan sudah ditahan atas kasus dugaan pertambangan tanpa izin (illegal mining) di Kecamatan Sekatak, Bulungan. “Untuk proses hukum kasus illegal trading ini akan berjalan bersamaan dengan TPPU,” bebernya.
Selain kasus illegal trading dan TPPU, HSB juga diduga melakukan tindak pidana penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan usaha tanpa izin. “Tetapi, kita belum menerima pelimpahan bekas perkara terkait kasus itu. Waktu di Kejari Bulungan saya hanya menerima pelimpahan bekas perkara kasus illegal mining,” bebernya.
Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Adityajaya mengaku akan melakukan supervisi terkait penanganan kasus illegal trading dan TPPU. Dalam hal ini, Polda Kaltara akan terus berupaya agar berkas perkara bisa segara masuk tahap II. “Saya pastikan proses penanganan kasus ini akan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Pol (Purn) Benny Josua Mamoto menyatakan akan terus memantau penanganan kasus illegal trading dan TPPU ini. Kompolnas juga akan terus mendorong untuk percepatan. “Sekarang ini kan publik selalu menunggu proses ini. Jadi, kami melihat sekarang pengawasan publik sangat masif. Sehingga aparat tidak bisa santai dalam penanganan perkara,” singkatnya. (jai/lim)
