Ratusan Paket Kosmetik Tanpa Izin Disita Dit Polairud Polda Kaltim

Wawan-Wawan Lastiawan • Dipublikasikan Senin, 8 Mei 2023 | 20:30 WIB
Polisi memintai keterangan ID (30), perempuan pemilik paket kosmetik ilegal yang dipesan dari Makassar. 
 (Foto : Istimewa)
Polisi memintai keterangan ID (30), perempuan pemilik paket kosmetik ilegal yang dipesan dari Makassar. (Foto : Istimewa)

 

BALIKPAPAN-Ratusan paket kosmetik tanpa izin edar dan tak terdaftar di BPOM berhasil disita Direktorat Polisi Air dan Udara (Dit Polairud) Polda Kaltim.

Direktur Polairud Polda Kaltim Komisaris Besar Donny Adityawarman menjelaskan penyitaan tersebut berawal dari pemeriksaan di atas Kapal Ferry Queens Soya yang sandar di Pelabuhan Kota Samarinda, Minggu (7/5).

"Personel berhasil mengamankan 5 kardus warna coklat berisi 499 paket kosmetik merek NRL dan 1 dus warna coklat berisi berisi 100 kemasan Rclinic, 10 kemasan lulur magic, 20 kemasan Fass Glow, 75 kemasan Pelangsing, 25 kemasan kosmetik tanpa nama dan 1.200 kemasan kosmetik merk Dubai Super yang tidak memilik izin edar dan juga standar mutunya," beber Donny melalui keterangan tertulis.

Barang-barang tersebut, lanjut Donny berhasil disita dari tangan seorang perempuan berinisial ID (30), warga Kota Bontang. Dari pengakuan tersangka, paket kosmetik ilegal ini merupakan milik 3 orang termasuk dirinya dan di dipesan secara daring dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Dir Polairud meneruskan, karena sebagai pemilik barang, ID turut diamankan petugas dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mako Sat Polairud Polresta Samarinda. 

“Kami sedang melakukan pencarian terhadap pemilik barang 1.200 kemasan kosmetik merk Dubai berinisial EL yang berdomisili di Kalsel dan suplayer barang di Sulawesi Selatan,” kata Donny.

Atas tindakannya, ID dijerat dengan Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) dan atau ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dalam pasal 60 angka 10 Jo angka 4 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana kurungan penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar. (hul)

Editor : Wawan-Wawan Lastiawan
balikpapan