Karena harus mengembalikan kerugian negara, empat bidang tanah kaveling aset milik terpidana kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Ketua KONI Kabupaten Tabalong, H M Hilmu Apdane disita Kejaksaan Negeri Tabalong. Kejaksaan mencatat ada sebanyak Rp1,8 miliar kerugian negara yang harus ditutupi terpidana, meski sebelumnya dia telah melakukan pengembalian sebesar Rp450 juta.
Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Tabalong, Amanda Adelina menjelaskan, penyitaan aset berupa empat bidang tanah kaveling itu dilaksanakan karena dalam persidangan terpidana wajib melakukan pengembalian. “Dalam putusan pengadilan, terpidana ada kewajiban mengembalikan dana kerugian negara,” tegasnya, Selasa (30/5).
Ia menjelaskan, setelah keluar keputusan persidangan tersebut, seksi intelejen melakukan traking terhadap semua aset kepemilikan mengatasnamakan terpidana, walaupun aset tersebut tidak dibeli dari uang yang merugikan negara tersebut. Saat penelusuran, terdapat sebanyak 16 aset tanah kaveling yang didapatkan Kejari. Namun, hanya empat yang dilakukan penyitaan. Alasannya, akan dihitung terlebih dahulu dari hasil pelelangan aset melalui appraisal tanah.
Jika didapati hasil lelang tidak menutupi kerugian negara Rp1,8 miliar, aset lainnya akan disita lagi untuk menutupi kekurangan. “Harus sampai bisa menutupi kerugian negara,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, terpidana H M Hilmi Apdanie dikenakan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Hasil putusan persidangan, terpidana dikenakan sanksi pidana 1,6 tahun penjara dengan pengembalian uang pengganti sebesar Rp 1.839.778.109.
Kasus korupsi itu lantaran ditemukan adanya penyelewengan dana hibah APBD Kabupaten Tabalong pada pelaksanaan kegiatan Porprov tahun 2017. (ibn)
Editor : izak-Indra Zakaria