Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Republik Indonesia dalam waktu dekat akan turun tangan dalam penyelesaian kasus pemerkosaan siswi SMP yang diduga dilakukan oleh oknum pengacara.
Menurut Komisioner KPAI Dian Sasmita SH MH, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak diperbolehkan menempuh jalur damai.
"Secara umum, kasus kekerasan seksual pada anak ini merupakan kasus serius tidak bisa ditangani santai-santai atau menggunakan paradigma lama. Tapi kita mengubah mindset kita dengan pendekatan perlindungan anak dan Undang-Undang TPKS. Dimana dalam UU TPKS dengan pelaku orang dewasa, tidak boleh ada perdamaian," tegas Dian yang dihubungi Balikpapan Pos melalui pesan WhatsApp (WA), Senin (19/6) kemarin.
Dia mengatakan, bahwa kasus-kasus yang naik ke KPAI adalah kasus-kasus yang mengalami hambatan dalam proses hukum dari tingkat daerah hingga pusat.
"Kasus yang masuk laporan ke KPAI adalah kasus-kasus yang mengalami hambatan keadilan. Dan korban juga harus ada pendampingan hukum. Negara tidak bisa abai untuk kasus seperti ini, tidak bisa menunggu saja, dan harus respons cepat," tutur Dian.
Dian mengingatkan kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab untuk pendampingan dan pemulihan korban, dan dukungan masyarakat juga dibutuhkan.
"Masyarakat harus berpihak pada korban, tidak berstigma pada korban, karena korban sudah mengalami penderitaan yang luar biasa," pungkas Dian. (moe/cal)
Editor : izak-Indra Zakaria