Mantan Direktur PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin, Albertus Pattaru menangis tersedu. Dia dibebaskan dari dakwaan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, kemarin (27/6).
Keluar ruangan sidang, dia langsung mengambil telepon genggamnya. Entah siapa yang dihubungi Albertus. Tampaknya, dia ingin mengabarkan kebebasannya kepada seseorang.
Sebelumnya, ia diancam sembilan tahun penjara atas dakwaan korupsi proyek galangan kapal di Jalan PM Noor, Banjarmasin Barat, yang dikerjakan 2018 lalu. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalsel pun mental. Dalam perkara ini, pada dakwaan primair, JPU mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Ketiganya tampak lega setelah ketua majelis hakim I Gede Yuliartha mengetukkan palunya. Dalam amar putusan, para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi. “Menolak semua dakwaan JPU dan meminta untuk memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya,” ucap Yuliartha. Menariknya, dalam putusan kemarin, terjadi perbedaan pendapat antara ketiga majelis hakim. Dua hakim anggota hakim, Ahmad Gawie dan Arif Winarno menyatakan para terdakwa tidak bersalah.
Sementara Yuliartha berpendapat lain, bahwa terjadi tindak pidana korupsi dalam proyek ini. “Namun, karena dua dari tiga hakim menyatakan tidak bersalah, maka diambil suara terbanyak,” jelas Yuliartha. Atas putusan bebas itu, JPU Kejati Kalsel, Andre mengaku akan pikir-pikir untuk menempuh banding.
Kasus ini mencuat pada 2021 lalu. Proyek itu dikerjakan 2018 lampau dengan pagu anggaran Rp20 miliar lebih yang berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang bersumber dari APBN.
Dari proyek gagal itu, berdasarkan hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Kalsel, diduga terdapat kerugian negara sebesar Rp5,7 miliar. (mof/gr/fud)