Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto akhirnya angkat bicara atas kasus penggelapan dana insentif oleh oknum honorer Kelurahan Murung Raya. Totok memastikan, sesegera mungkin akan dibentuk tim riksus atau pemeriksaan khusus untuk menangani kasus itu. “Nanti bersama Inspektorat,” ucapnya.
Tim yang dibentuk, tidak hanya bakal memeriksa oknum honorer. Namun juga atasannya, lurah. “Sejauh ini kami masih belum mengetahui di mana letak dan bagaimana kesalahannya. Akan tetapi, kalau melanggar, ya akan ada sanksi,” ujarnya.
Disinggung terkait sanksi bagi honorer yang bersangkutan, Totok rupanya cukup tegas. “Kalau honorer, jelas mesti dilepas (diberhentikan atau dipecat),” tegasnya. Bagaimana dengan atasannya? Terkait si lurah, Totok menekankan, akan dilihat dari pemeriksaan.
“Kami tak tahu seberapa besar peran lurah dalam persoalan itu. Makanya ada riksus. Pemeriksaan khusus,” tekannya. Berapa lama pemeriksaan berlangsung, menurut Totok, kurang lebih perlu waktu sebulan. Ditekankan Totok, sanksi dijatuhkan sesuai kadar kesalahan. Tak bisa berandai-andai.
“Harus diketahui dahulu kesalahannya di mana dan seperti apa. Kalau dalam hukuman disiplin ASN, bisa teguran, penurunan pangkat hingga pemecatan,” terangnya. “Jadi, kami harus tahu dulu duduk permasalahannya,” tutupnya. Terpisah, sampai kemarin, kasus itu masih diusut Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sang camat, Firdaus mengaku belum mendapat kabar dari lurah terkait niat si oknum untuk mengganti seluruh dana yang ditilapnya.
Ia memberikan toleransi karena oknum berinisial S itu memang belum siap. “Tak ada persiapan secara finansial. Akhirnya apa yang mau dibayarkan,” jelasnya. Jika toleransi waktu itu ternyata belum cukup juga, maka S bisa dipidanakan. Firdaus menyerahkan keputusan itu kepada Lurah Murung Raya, Sugeng.
“Apakah ingin meneruskan persoalan ini ke ranah hukum atau mau mengganti dana,” ujarnya. Dana itu merupakan jatah insentif selama tiga bulan untuk 27 ketua rukun tetangga (RT), dua ketua rukun warga (RW), dan satu dewan kelurahan (DK).
Nominalnya Rp68 juta. Diapakan duit itu, Firdaus mengaku mendengar beberapa versi. “Ada yang bilang buat judi online, ada juga yang bilang buat biaya menikah. Memang sulit melacak motifnya. Orang pun bisa berubah-ubah dengan apa yang disampaikannya,” tukasnya. “Kami pribadi tidak melihat soal motifnya. Kami hanya melihat terjadi kerugian keuangan kelurahan,” pungkasnya. (war/gr/fud)