Buntut dari kasus tukar guling lahan aset Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Batola, menyeret dua nama lagi. Dua orang itu adalah PM dan DM. Mereka ditetapkan tersangka lantaran menghalang-halangi proses penyidikan kasus tukar guling lahan aset tersebut oleh Kejari Batola.
Akibat perbuatan mereka, proses penyidikan terganggu dan memakan waktu lama, lantaran banyak saksi yang tidak bersedia hadir untuk dimintai keterangan oleh penyidik Kejari.
“Penyidik telah menetapkan PM dan DM sebagai tersangka,” tegas Kajari Batola, Eben Neser Silalahi, melalui Kasi Intel, M Hamidun Noor mengungkapkan, dua orang berinisial PM dan DM resmi ditetapkan sebagai tersangka. Perbuatan mereka sangat aktif mengganggu jalanya penyidikan, baik langsung maupun tidak langsung.
“Mereka aktif menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan tim penyidik,” tegasnya. Kendati resmi tersangka, PM dan DM belum dilakukan penahanan. Sejauh ini masih bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, keduanya disangkakan pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di mana dalam pasal tersebut disebutkan pelaku yang terbukti dan sah menghalangi penyidikan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12, dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. “Kemungkinan menyeret tersangka lain dalam kasus yang sama, tergantung hasil penyidikan berikutnya,” ucapnya. Dalam kasus tersebut diketahui telah menyeret Sabtin Anwar Hadi dan Muhni sebagai terdakwa.
Pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, yang mana Muhni selaku mantan Kepala Desa Kolam Kanan, periode 2014-2018, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan penjara.
Sedangkan Sabtin yang merupakan mantan Ketua KUD Jaya Utama, divonis 4 tahun 6 bulan penjara, kemudian didenda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan, plus diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp886 juta. Pada putusan majelis hakim, Muhni memilih menerima, sedangkan Sabtin sebaliknya, melakukan banding ke Pengadilan Tinggi.
Proses banding, pengadilan tinggi memutuskan hukuman Sabtin menjadi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp250 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
Namun demikian, Sabtin kurang puas dengan hasil banding dan memutuskan melakukan kasasi. Demikian pula Kejari Batola. Adapun proses kasasi masih berlangsung sampai sekarang. (lan)
Editor : izak-Indra Zakaria