-Sejak Selasa (4/7) lalu Pengadilan Negeri Balikpapan menyidangkan praperadilan yang diajukan oleh ER yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Balikpapan.
Sidang dilakukan dengan maraton hingga beberapa hari ke depan selesai. Dekan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Dr Bruce Anzward SH MH mengatakan bahwa meskipun nantinya hakim mengabulkan permohonan praperdilan ER namun hal tersebut tidak serta merta menggugurkan perkara pokoknya yaitu dugaan pemerkosaan terhadap siswi SMP.
"Bahwa dapat kami kutip terdapat dasar hukum atau yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Nomor 42/PUU-XV/2017, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 3 Oktober 2017. Yaitu putusan Praperadilan pada hakikatnya tidak boleh mengganggu bahkan menghentikan perkara pokoknya," kata Bruce.
Ia mebambahkan bahwa Mahkamah Kostitusi telah menjelaskan bahwa praperadilan adalah bentuk pengawasan terhadap proses prosedural penanganan tersangka oleh penyidik, apakah sudah sesuai dengan norma atau tidak.
"Bahwa Mahkamah Kostitusi telah menjelaskan pada paragraf 3.10.2 dan paragraf 3.10.3 di halaman Halaman 45, Bahwa lembaga Praperadilan sebagai bentuk pengawasan terhadap proses prosedural penanganan seorang tersangka oleh penyidik sebelum diajukan ke persidangan, bentuk pengawasan menitikberatkan pada prosedur proses yang harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga pelaksanaannya pada hakekatnya tidak boleh mengganggu bahkan menghentikan proses penanganan proses perkara pokoknya," urainya.
Di akhir wawancara Bruce menjelaskan penyidik bisa kembali menetapkan status tersangka kembali pada orang yang sudah memenangkan praperadilan. Hal tersebut diatur pada PERMA Nomor 4 Tahun 2016.
"Ada pun bunyi pasal 2 Ayat 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagai berikut, putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi. Itu setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah," pungkasnya.(moe/ono)
Editor : izak-Indra Zakaria