Penindakan tegas terhadap oknum yang berusaha memasukkan produk tanpa izin edar, menjadi salah satu upaya memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terjadi.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM Tarakan, Harianto Baan. Saat ini sudah ada satu kasus sudah P-21 tinggal memasuki tahap 2 atau pelimpahan berkas. Sementara satu kasus lainnya belum lengkap secara berkas atau P-19.
“Dua kasus ini masih berkaitan dengan upaya memasukan produk tanpa izin edar, adapun jenis produknya antara lain obat tradisional, kosmetik hingga suplemen. Semua produk tersebut tidak memiliki izin edar,” ungkapnya, Senin (17/7).
Dirinya menjelaskan, Kaltara menjadi salah satu pintu masuk produk tanpa izin, hal ini dikarenakan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Banyaknya jalur tikus memasukan produk tanpa izin edar membuat Kaltara masih memiliki potensi besar menjadi jalur masuknya produk tanpa izin edar sebelum dikirim ke seluruh Indonesia.
“Untuk potensi masuknya produk tanpa izin edar masih besar untuk Kaltara, karena panjang pantai kita yang berhubungan lansung dengan daerah perbatasan cukup panjang. Sementara jumlah petugas pengawasan kita di lapangan sangat kurang,” bebernya.
Dalam upaya pengawasan pihaknya selalu melakukan kerjasama lintas sektor dengan instansi lain, hal ini tidak lepas dikarenkan sumber daya manusia (SDM) BPOM yang masih terbatas.
“Sama hal dengan pencegahan, kita juga melakukan komunikasi, edukasi, informasi dan kerja sama lintas sektor,” ujarnya.
Selama ini ketika mendapatkan laporan terkait produk tanpa izin, pihaknya akan melakukan penindakan langsung dengan menggandeng instansi terkait, dimana pemilik produk tanpa izin akan dilakukan pengolahan data dulu terkait perbuatannya.
“Jadi kita olah dulu datanya, benar tidak tahu atau sudah tahu tapi masih sengaja menjualnya, bila belum tahu kita berikan teguran, tapi bila sudah tahu kita lakukan tindakan tegas seperti kasus sebelumnya,” ujarnya.
Dirinya menilai dalam upaya meminimalisir peredaran produk tanpa izin edar di Kaltara, semua pihak harus bersinergi, termasuk masyarakat yang bisa melaporkan langsung ke pihaknya bila menemukan adanya penjualan produk tanpa izin edar. “Memang kita tidak bisa sendiri, semua pihak harus bersinergi untuk mencegah peredaran produk tanpa izin edar,” pungkasnya. (jnr/lim)