Selama belum ada aturan perda atau kebijakan yang mengatur terkait pemanfaatan kayu, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tarakan akan tetap melakukan penindakan tegas terhadap pemanfaatan kayu yang tidak disertai dengan perizinan yang sudah diatur sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala UPT KPH Tarakan, Alvian Pakiding dimana pihaknya saat ini hanya mengikuti aturan yang berlaku dalam hal penindakan pemanfaatan kayu yang tidak disertai izin. “Jadi selama tidak ada aturan perda atau kebijakan pengaturan terkait kayu, kita tetap menggungakan peraturan perundang-undangan,” ucapnya, Rabu (26/7).
Dirinya mengakui adanya kelangkaan kayu yang terjadi di Tarakan merupakan dampak penindakan tegas aparat penegakan hukum di lapangan, dimana penindakan tegas tersebut sudah dilakukan sesuai aturan yang ada.
“Ini merupakan dampak dari penindakan tegas dari aparat penegak hukum dilapangan terhadap pemanfaatan kayu yang diduga ilegal, sehingga oknum tersebut berpikir lagi untuk memanfaatkan kayu tanpa dilengkapi izin,” ujarnya.
Dalam memenuhi kebutuhan akan kayu, sebenarnya perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut 5 persen dari total kayu produksi yang diolah. “Kalau mau jalur resminya bisa beli ke perusahaan kayu yang ada di Tarakan seperti Interaca, Inhutani
dan Idec, kalau harganya di rasa mahal, saya rasa wajar, karena ada izin yang harus diurus dan ada hitungan cost lain, sehingga banyak pedagang kayu yang enggan mengambil kayu dari perusahaan resmi,” ungkapnya.
Hal tersebut menjadikan pedagang kayu lebih memilih mengambil kayu dari luar Tarakan yang diduga tidak resmi atau ilegal, untuk dibawa ke Kota Tarakan secara sembunyi-sembunyi. “Adanya perda yang mengatur soal kayu ini, bisa menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan kayu, namun kembali lagi untuk pengesahannya memerlukan birokrasi yang panjang, padahal persoalan kelangkaan kayu ini perlu segera mendapatkan solusi,” ucapnya.
Adapun dalam penindakan tegas kayu ilegal di Kota Tarakan, pihaknya sudah menerima limpahan barang bukti dari pengungkapan kasus Kodim 0907 Tarakan dan Polres Tarakan, bila ditotal ada sekitar 40 meter kubik. (jnr/lim)