Apa kabar kasus mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming yang berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA)?
Terbaru, MA menolak kasasi yang diajukan Mardani setelah divonis penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta dan uang pengganti sebesar Rp110,6 miliar oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Penolakan kasasi diketahui dari pengumuman di laman resmi MA, Selasa (1/8).
“Menolak perbaikan uang pengganti menjadi Rp110.604.371.752, subsidair 4 tahun penjara,” bunyi putusan kasasi MA. Penolakan ini mempertegas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mana eks Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel itu dihukum 12 tahun penjara. Atau bertambah dua tahun dibanding vonis di Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan 10 tahun penjara.
Dikonfirmasi soal ini, kuasa hukum Mardani, Abdul Qadir, tak merespons. Panggilan telepon dan pesan WhatsApp tak dibalas.
Mengingatkan pembaca, Mardani tersangkut kasus suap pengalihan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BPKL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) pasca menerbitkan SK Bupati Nomor 296 Tahun 2011. Saat itu dia masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
Atas izin itu, Mardani diduga menerima hampir Rp118 miliar lebih hadiah atau gratifikasi dari mantan Direktur PT PCN, almarhum Henry Soetio, baik melalui perantara perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa maupun melalui perantara lain.
Termasuk tiga jam mewah merek Richard Mille senilai miliaran rupiah. Transaksi pemberian gratifikasi itu dilakukan secara bertahap mulai 2014 hingga 2020.
Atas dugaan tersebut, dia didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan dua dakwaan.
Pertama yakni Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dakwaan alternatif Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. (mof/gr/fud)