Sidang lanjutan illegal mining (pertambangan tanpa izin) dengan terdakwa Nurawa dan Ahmad Jailani masuk agenda pledoi (pembelaan). Penasihat hukum (PH) menilai banyak kejanggalan dan terkesan dipaksakan untuk diproses persidangan.
PH Nurawa, Hendrik Kusnianto mengatakan, terdakwa Nurawa dipersalahkan karena secara bersama-sama dengan Ahmad Jailani melakukan tindak pidana illegal mining (pertambangan tanpa izin).
“Nah, alasan hukum yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Nurawa memenuhi unsur penyertaan,” kata Hendrik kepada Radar Kaltara, Selasa (29/8).
Berkaitan hal tersebut, tim kuasa hukum tidak sepakat dengan tuntutan JPU. Oleh karena itu, mereka mengajukan nota pledoi atas tuntutan jaksa. “Ada dua syarat utama turut serta melakukan tindak pidana,” ungkapnya.
Pertama, memiliki niat jahat atau kehendak bersama. Kedua, mewujudkan dalam perbuatan. Walaupun, perbuatannya tidak dilakukan secara bersama-sama.
“Misalnya, saya bersama teman saya berniat melakukan perempokan. Tetapi, saya mencuri teman saya menjaga. Nah, apa yang saya lakukan itu merupakan perwujudan niat jahat. Walaupun perannya berbeda-beda,” ujarnya.
Dalam kasus ini, JPU tidak menjelaskan secara detail terkait hal tersebut. Mereka hanya menyatakan bahwa ada perintah dan perjanjian kerja sama (PKS) antar kedua terdakwa.
“Nah, dalam nota pledoi kami sudah sampaikan bahwa Nurawa ini tidak memiliki niat jahat secara bersama-sama. Bagaimana mengkonstruksikan niat jahat ketika ada seseorang memiliki izin harus melakukan niat jahat melakukan tindak pidana illegal mining,” bebernya.
Padahal, untuk bisa mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) itu membutuhkan biaya besar. Kenapa Nurawa harus melakukan hal tersebut.
“Nah, bagian itu yang kita pertegas, karena tidak ada satupun penjelasan dari jaksa terkait niat jahat yang dilakukan Nurawa. Hanya sebatas PKS,” ujarnya.
Padahal, dalam fakta persidangan terkait PKS itu sudah disampaikan bahwa perjanjian itu hanya sebatas sewa alat berat. Namun, terdakwa Ahmad Jailani melakukan aktivitas pertambangan. “PKS itu sudah dicabut per tanggal 19 Meret untuk dilakukan adendum. Nah, terkait kegiatan pertambangan yang dilakukan setelah pencabutan itu tidak bisa dikaitkan dengan PKS tersebut,”bebernya.
Oleh karena itu, tim kuasa hukum berpendapat bahwa Nurawa tidak dapat dikatakan turut serta. Karena tidak memenuhi unsur kehendak bersama.
“Bagaimana ceritanya, memiliki kehendak bersama melakukan niat jahat kalau Nurawa memiliki izin. Iya, kalau memang ada niat jaksa, kami meminta kepada jaksa agar menjelaskan semua itu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negari (Kejari) Bulungan, Muhammad Faizal saat dikonfirmasi menyatakan bahwa jaksa mengajukan tuntutan berdasarkan fakta persidangan. Dalam hal ini, Kejari Bulungan menyerahkan sepenuhnya menyerahkan kepada mejelis hakim.
“Kalaupun ada pandangan lain dari penasehat hukum. Iya, itu hal yang bisa. Yang jelas tuntutan kami berdasarkan fakta persidangan,” singkatnya. (jai/har)
Editor : izak-Indra Zakaria