Kepala Badan Lembaga Investigasi - Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara - Republik Indonesia (LI BAPAN RI) DPD Provinsi Kalbar menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebuah proyek APBN di Kabupaten Sambas yang beberapa waktu lalu yang telah selesai diinvestigasi.
Kepala Badan LI BAPAN RI DPD Provinsi Kalbar, S.Febyan Babaro mengatakan jika pihaknya tengah melanjutkan kasus senilai 32 Miliar ini dengan membuat laporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat agar dilakukan upaya hukum yang tegas.
“Sudah kami laporkan secara resmi kepada Kejati untuk diproses hukum, yang mana kejaksaan memang termasuk dalam jaringan koordinasi lembaga kami baik di daerah maupun di pusat,” ujarnya.
Awalnya, jelas Febyan, kasus ini sudah di Advokasi oleh Bapan pada awal juni 2023 kemarin, dan pihak-pihak terkait diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan 1 dan kontraktor selaku pelaksana proyek juga sudah diimbau untuk segera memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan tersebut agar tidak menyebabkan potensi kerugian negara.
“PPK sudah kami temui, yang bersangkutan berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan akan segera melaksanakan FHO (Final Hand Over) melibatkan kami selaku pengawas untuk memastikan proyek tersebut selesai sesuai dengan spesifikasi tertuang di kontrak kerja, yang seharusnya menurut jadwal di kontrak pekerjaan selesai dalam waktu 210 hari dan jatuh berakhir pada bulan januari 2023, tetapi hingga saat ini bulan september 2023 belum juga selesai,” ucapnya.
Sebab itu, Febyan menambahkan, kasus ini sudah sangat merugikan negara, mulai dari batas waktu pengerjaan sudah meleset jauh dan kontraktor seharusnya dikenakan denda keterlambatan, dokumen administrasi Provisional Hand Over (PHO) yang dimanipulasi, spesifikasi material yang dicuri, hingga penyimpangan dana-dana misterius oleh oknum pelaksana.
“Saya percaya saat ini pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar mampu untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas walau beredar rumor bahwa pihak kontraktor merasa tak tersentuh karena diduga memiliki backingan oknum pejabat berkemampuan khusus yang terafiliasi dengan salah satu partai politik besar,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi, MB, Direktur pelaksana proyek tersebut membenarkan dugaan yang diutarakan LI BAPAN RI Kalbar. MB pun mengklaim jika dirinya hanyalah korban dari pengerjaan proyek tersebut.
“Ya saya hanyalah korban dan gak bisa berbuat banyak, karena walaupun saya memiliki jabatan tertinggi dalam struktural di perusahaan ini sebagai Direktur cabang, tetapi saya tidak lebih dari seorang pekerja pelaksana teknis biasa, ada seseorang yang lebih berkuasa di atas saya untuk mengendalikan ini semua, dan karena dialah proyek ini menjadi bermasalah seperti saat ini,” ucapnya.
MB juga menambahkan bahwa proyek ini menjadi kacau balau karena disebabkan oleh seseorang berinisial MS selaku pengendali utama dalam proyek ini yang selalu mengambil dana dalam jumlah besar dengan alasan yang menyimpang.
“Beberapa kali saya diminta transfer oleh MS ke rekening misterius dengan jumlah yang besar, dan dengan alasan keperluan opsus (operasi khusus) salah satu partai politik yang ada di Kalbar, walau saya meragukan dan tidak berkenan atas perintah tersebut tetapi saya tak bisa berbuat banyak karena MS yang paling berkuasa sepenuhnya atas pekerjaan ini,” ucap MB. (r)