Untuk diketahui, pengadaan lahan itu terjadi pada 2022 lalu. Lahan seluas 2.400 meter persegi itu dibeli pemko seharga Rp31 miliar. Pengadaannya dua tahap, dari APBD 2022 sebesar Rp19 miliar, dan dari APBD Perubahan sebesar Rp12 miliar. Proyeknya digarap kontraktor CV Citra Media Difa. Dengan nomor kontrak 000.3/07-CKJK/DPUPR/PPK/RMHDMS.WLK. Proyek tahap pertama dikerjakan selama 150 hari kerja dengan anggaran sebesar Rp4,6 miliar.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Thomas Sigit Mugiarto menyatakan pemko bersikap kooperatif. Permintaan data dan informasi dari Polda telah dipenuhinya. “Kami tinggal menunggu perkembangan selanjutnya,” ujarnya lewat sambungan telepon, tadi malam.
Sepengetahuan Sigit, belum ada pejabat pemko yang dipanggil sebagai saksi. “Sementara belum ada yang dipanggil untuk dimintai keterangan,” tambahnya. Menghadapi tuduhan serius ini, Sigit tak ingin panik. Menurutnya, wajar bila muncul prasangka. “Yang berprasangka tentu dipersilakan. Tapi, apa yang dilakukan kawan-kawan dalam pekerjaannya sudah pada jalur seharusnya,” yakinnya. “Sudah sesuai ketentuan. Menurut peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” tekannya.
Apakah penyelidikan ini bakal mengganggu proyek rumdin tersebut? Sigit memastikan pembangunan masih berjalan. Tidak akan ada penundaan, apalagi penghentian. “Tidak masalah ya. Kepolisian melaksanakan tugas atas adanya aduan masyarakat, ya kami hormati. Karena sudah tugas mereka,” ujarnya.
Pada tahun 2023 ini, proyek pembangunannya telah dimulai. Kebutuhan anggarannya mencapai Rp15 miliar. Dikucurkan bertahap. Tahun ini, sekitar Rp5 miliar. Sisanya pada tahun 2024 nanti.
Soal progres, saat ini baru pemasangan rangka besi untuk struktur pondasi rumdin. Menilik desain, rumdin setinggi dua lantai itu dibangun dengan arsitektur rumah adat Banjar. Rumdin ini akan dilengkapi pendopo, ruang rapat mini, dan dermaga sungai.(mof/war/gr/dye)