BALIKPAPAN-Kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang menyeret oknum Anggota DPRD Kabupaten Paser berinisial AR, kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Balipapan Handaya Artawijaya mengatakan proses persidangan terhadap terdakwa AR sudah beberapa kali berlangsung. Pada pekan lalu, sidang menghadirkan saksi ahli bahasa dan ahli pidana.
"Keterangan saksi ahli ini untuk membuktikan dakwaan jaksa atas penggunaan surat yang diduga palsu oleh terdakwa," kata Handaya, Selasa (24/10) sore.
Dalam keterangannya, saksi ahli mengatakan, ejaan yang tertera dalam surat yang digunakan terdakwa tidak sesuai dengan tahun yang ada di dalam surat.
"Menurut ahli, ejaan yang ada di surat tersebut tidak sesuai dengan tahunnya. Artinya pada tahun terbit, ejaan yang digunakan seharusnya tidak begitu," beber Handaya.
Sidang selanjutnya akan berlangsung pada Rabu (25/10) esok, dengan agenda pemeriksaan terhadap saksi ahli pertanahan dan agraria.
Handaya mengatakan AR terjerat perkara penggunaan surat palsu atas lahan atau tanah di kawasan Kelurahan Kariangau, Kota Balikpapan, dengan luasan 4,2 hektare. Lahan tersebut, sebut Handaya sejatinya dimiliki oleh PT KRN. "Potensi kerugian yang diderita pelapor (PT KRN) mencapai Rp 11 miliar akibat tindakan AR," katanya.
Dalam perkara pemalsuan surat itu, AR dijerat pasal 263 ayat (1) atau (2) KUH Pidana tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. (hul)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan