BALIKPAPAN-Sidang perdana gugatan warga negara terkait kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan akhirnya berlangsung Selasa (24/10) di Pengadilan Negeri Balikpapan. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Arum Kusumadewi dan dua hakim anggota, yakni Rusdiana Andayani dan Arif Wisaksono.
Sebelumnya sejumlah organisasi profesi mulai dari Peradi Balikpapan, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Forum Silahturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi), dan Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) melayangkan gugatan warga negara atas kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Agung Sakti mengatakan gugatan tersebut dilayangkan karena adanya kekhawatiran atas kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan sejak dilantiknya Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud pada 31 Mei 2021 lalu.
Tergugat dalam hal ini kata Agung yakni Pemerintah Kota Balikpapan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan dan Pemeritah Provinsi Kalimatan Timur (Pemprov Kaltim).
Agung menerangkan, kekosongan jabatan Wakil Wali Kota, yang terjadi di Kota Balikpapan merupakan yang terlama di Indonesia.
"Ini (kekosongan jabatan) yang terpanjang selama sejarah indonesia. Coba cari, sudah banyak wakil wali kota dan lainnya meninggal dan kosong, namun biasanya cepat terisi," ujar Agung kepada wartawan.
Agung mencatat, kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan telah berlangsung selama 29 bulan. Agung menduga kosongnya kursi orang nomor dua di Kota Balikpapan selama ini sarat akan konflik kepentingan yang kotor.
Agung menduga, Wali Kota Balikpapan memang tak menginginkan adanya pendamping selama menjabat. Ditambah lagi latar belakang Wali Kota berasal dari partai yang sama dengan Ketua DRPD Balikpapan. Latar belakang partai yang sama, lanjut Agung memungkinkan keduanya untuk mengendalikan pemilihan.
"Menurut saya, seperti apa yang dinilai masyarakat selama ini, Wali Kota memang tidak ingin memiliki pendamping," ungkap dia.
Ketua Peradi Balikpapan Piatur Pangaribuan bahkan menduga ada skenario jahat di balik kosongnya kursi Wakil Wali Kota Balikpapan sampai saat ini.
Di mana sebelumnya, dua nama telah diusulkan untuk maju dalam sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan menggantikan almarhum Thohari Aziz. Namun di tengah perjalanan, salah satu nama yang diusung mengundurkan diri dari pencalonan. Mundurnya salah satu calon yang diusung ini kemudian memunculkan banyak tanda tanya.
"Sekarang ada orang yang dikasih kehormatan, dikasih jabatan kok tidak mau menerima amanah. Ini kan menjadi pertanyaan besar," kata Piatur heran.
Belum lagi Balikpapan saat ini hadapkan dengan segudang persoalan mulai dari pendidikan, progres pembangunan jalan yang semrawut, kesehatan hingga ekonomi masyarakat yang terganggu akibat pembangunan yang lepas dari pengawasan. "Wali Kota harus dibantu," ujar dia.
Sementara itu, Kuasa Hukum dari DPRD Balikpapan Hairul Bidol mengatakan gugatan yang dilayangkan tersebut merupakan hak masyarakat. Pihaknya akan menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut.
Hairul melanjutkan bahwa, pemilihan Wawali Balikpapan sampai saat ini masih berjalan sesuai mekanisme yang ada. DPRD Balikpapan juga bahkan telah membentuk Panitia Pemilihan (Panlih).
Selain itu, lanjut Hairul Bidol bahwa kuasa hukum dari penggugat sebelumnya juga melakukan pendampingan dan ikut audiensi meminta pendapat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Artinya DPRD secara terbuka, transparan, dalam hal pemilihan Wakil Wali Kota sudah dijalankan sudah dijalankan dengan baik," tegas dia.
Sidang yang dipimpin majelis hakim Arum Kusumadewi pun harus ditunda, penundaan sidang dilakukan karena tergugat dari Pemprov Kaltim tidak hadir. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 7 November 2023 mendatang. (hul)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan