BALIKPAPAN-Sidang kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang menyeret oknum Anggota DPRD Kabupaten Paser, AR, kembali digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Rabu (25/10) siang.
Pada sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan ahli agraria dan pertanahan Zulkhoir. Ahli merupakan pegawai di Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Timur.
JPU Asrina Marina mengatakan, dalam sidang tersebut ahli dari Kanwil ATR/BPN Kaltim menejelaskan tentang UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria.
"Ahli menjelaskan bahwa kepemilikan sebuah bidang tanah dapat dibuktikan dengan dua syarat. Yakni surat atau sertifikat dan menguasai lahan tersebut," kata Asrina.
PT KRN, sebagai pelapor, kata Asrina memiliki bukti sertifikat atas tanah seluas 4,2 hektare di kawasan Kariangau, Balikpapan Barat, tersebut sekaligus menguasai lahan yang dimaksud. "Sementara terdakwa mengklaim sebagai pemilik dengan bukti surat tanah yang diklaim dikeluarkan pada tahun 1929 silam," ujar dia.
Surat tanah yang dimilik terdakwa inilah yang kemudian menjadi objek perkara dalam persidangan ini karena diduga palsu.
Anggota majelis hakim Arif Wisaksono juga sempat menyinggung keberadaan "segel terbang" pada sejumlah kasus pertanahan di Balikpapan. Di mana, pada praktiknya keberadaan lahan tersebut susah ditemukan karena batas-batasnya sudah berubah.
"Fakta di lapangan saya menangani, ada segel yang kerap digunakan berkali-kali. Tapi objeknya ada di mana-mana," kata dia.
Sementara penasehat hukum terdakwa, pada persidangan kemarin juga menghadirkan ahli bahasa dari Yogkyakarta.
Dalam keterangannya, ahli bahasa menerangkan soal pengunaan ejaan yang ada dalam surat tanah milik terdakwa tertanggal 16 Desember 1929. Pengunaan ejaan dalam surat tersebut, menurut ahli merupakan Ejaan Van Ophuijsen yang digunakan pada tahun 1901-1947 silam.
Ahli juga menilai ejaan yang terdapat dalam surat tersebut tidak ada yang keliru. Dia berpendapat, ejaan yang tertera dalam surat disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi saat surat dibuat.
Hakim sempat menanyakan soal adanya tulisan jabatan "Kepala District" pada surat tanah milik terdakwa kepada ahli. Jika mengacu pada tahun tersebut, sebuah jabatan biasanya menggunakan bahasa Belanda.
Pada sidang sebelumnya, JPU juga sempat menghadirkan ahli bahasa, Kiftian Hadi Prasetya. Dalam keterangannya Kiftian, menilai ada beberapa kesalahan dalam ejaan di surat tanah milik terdakwa. Seperti kata Telok yang seharusnya Teloek, Kampong seharusnya Kampoeng, Kajoe 2 harusnya Kajoe-Kajor serta sejumlah ejaan lainnya.
Dalam kasus ini, AR terjerat perkara penggunaan surat palsu atas lahan atau tanah di kawasan Kelurahan Kariangau, Kota Balikpapan, dengan luasan 4,2 hektare. Lahan tersebut sejatinya dimiliki oleh PT KRN. Potensi kerugian yang diderita pelapor (PT KRN) mencapai Rp 11 miliar akibat tindakan AR. AR dijerat pasal 263 ayat (1) atau (2) KUH Pidana tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. (hul)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan