BALIKPAPAN-Kasus mafia tanah mendapat perhatian serius dari Polda Kaltim. Tahun ini, setidaknya ada dua kasus mafia tanah yang berhasil diungkap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Kaltim.
Direktur Reserse Kriminal Umum Kombespol Kristiaji melalui Kasubdit Harda Dit Reskrimum Polda Kaltim AKBP Harun Purwoko mengatakan, dari dua kasus yang sudah ditangani, satu kasus saat ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Balikpapan. Sementara untuk satu kasus lainnya, Harun masih enggan membeber secara detail.
"Yang jelas kasus yang melibatkan mafia tanah memang menjadi salah satu atensi kepolisian," jelas Harun kepada Prokal.co, Senin (30/10).
Harun meneruskan, tak semua kasus pertanahan dapat dikategorikan mafia tanah. Dugaan keterlibatan mafia tanah, kata dia saat ini cenderung melibatkan oknum ormas maupun pejabat publik. "Mereka berkomplot," kata dia.
Dalam menjalankan aksinya, mafia tanah biasanya akan memanfaatkan oknum ormas untuk menduduki lahan yang diincar, biasanya lahan perusahaan. Mereka akan memasang spanduk dan memblokir akses menuju tanah tersebut. Jika pemblokiran ini tak membuahkan hasil, langkah selanjutnya mereka akan menggugat melalui jalur perdata.
Harun menyebut, upanya gugatan perdata ini bisa dibilang untung-untungan. Jika gugatan diterima, maka mereka akan mendapatkan keuntungan. "Biasanya mereka bermodalkan surat tanah palsu. Satu surat tanah palsu ini bisa digunakan untuk mengklaim berbagai bidang tanah," beber Harun.
Tak hanya satu surat palsu, mafia tanah juga biasanya memiliki sejumlah surat palsu yang memang digunakan untuk menggugat kepemilikan lahan pihak lain.
Salah satu kasus dugaan mafia tanah, yang saat ini masuk meja hijau, kata Harun adalah kasus yang melibatkan oknum DPRD Kabupaten Paser, berinisial A.
Pengungkapan kasus ini, sebut Harun, bermula saat A menggugat secara perdata lahan bersertifikat milik PT KRN di Kelurahan Kariangau Balikpapan. Padahal, surat tanah yang digunakan A untuk menggugat sebelumnya juga sudah digunakan orang lain untuk menggugat perdata PT KRN. Hasilnya, gugatan itu ditolak.
"Pada gugatan pertama, hakim sudah menjelaskan bahwa surat tanah yang digunakan itu tidak benar (palsu). Tapi A tetap berkeras untuk meneruskan," kata dia.
Sampai akhirnya, pada 2022 PT KRN melaporkan A dengan tuduhan penggunaan surat tanah palsu. Kasus tersebut akhirnya ditangani Subdit Harda Dit Reskrimum Polda Kaltim dan sudah memasuki masa persidangan di PN Balikpapan.
Dalam perkara ini, A dijerat pasal 263 ayat (1) atau (2) KUH Pidana tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. (hul)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan